Suara.com - Mustofa Nahrawardaya kembali membuat sebuah cuitan yang menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya mengunggah ulang video Mahfud MD yang mengultimatum pejabat publik tentang kerumunan massa, kini Mustofa menyindir dokter Tirta.
Dalam sebuah cuitan yang diunggah Rabu (24/2/2021), Mustofa mengomentari sebuah artikel berita yang membahas soal tanggapan dokter Tirta terhadap kerumunan massa penyambut Jokowi di NTT. Ia lantas menyindir dokter Tirta dengan menanyakan sisa kursi komisaris.
"Ada sisa kursi Komisaris?" tulis Mustofa.
Sebelumnya, lewat sebuah video yang diunggah di beberapa akun media sosialnya, dokter Tirta menanggapi kerumunan massa di NTT saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.
Dokter Tirta menyebut, kerumunan di NTT terjadi sebagai bentuk antusiasme warga terhadap sosok Presiden Jokowi. Menurutnya, penerapan sanksi kerumunan tak relevan diterapkan pada kasus ini.
“Pak presiden sudah edukasi dan apresiasi, agar tetap memakai masker, karena terlalu banyak (massa) sampai nggak bisa membubarkan. Di salah satu video pun sedan beliau dikerumuni banyak orang," ujar dokter Tirta dalam videonya.
“Pak Presiden nggak pernah ajak mereka datang. Tapi ini evaluasi dan refleksi bagi tim protokoler agar hati-hati atur agenda bapak presiden di lapangan," lanjutnya.
“Penerapan sanksi kerumunan nggak relevan diterapkan,” ujarnya.
Menanggapi cuitan Mustofa, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka tampak menjawab pertanyaan yang ditulis oleh Mustofa.
Baca Juga: Satgas IDI Soroti Kerumunan Jokowi di Maumere
"Kayaknya sudah cucok jadi Komut," tulis warganet dengan akun @Putra_Adi***.
"Staf khusus menkes," tulis warganet dengan akun @Ridho0202****.
"Kalau kursi Komisaris @tirta_hudhi pasti gak tertarik karena beliau lebih tertarik jadi politikus melalui statementnya, 'Orang yang mencla-mencle pantas jadi politikus'," tulis warganet dengan akun @embrio***.
"Bosan Menjadi Reseller dan Pemilik Bisnis Cuci Sepatu, Pemuda ini Berusaha Menjadi Komisaris BUMN," sindir @flame****.
Berita Terkait
-
Istana Klaim Kerumunan Jokowi di NTT Beda dengan Kasus Lain
-
Hari Ini Presiden Joko Widodo Akan Tinjau Vaksinasi Wartawan
-
dr Tirta Balas Komentar Julid Soal Pamer Mobil dan 4 Berita SuaraJogja
-
Video Mahfud Ultimatum Pejabat soal Kerumunan Viral, Mustofa: Halo Prof!
-
Soal Kerumunan Jokowi, Muannas ke Fadli Zon: Maumere NTT Zona Hijau Bos
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah