Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK mendalami pembelian jam tangan mewah istri eks Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo, yakni Iis Rosita Dewi, yang dibeli saat bersama suami berkunjung ke Hawaii, Amerika Serikat.
Sebab, jam tangan mewah Iis Rosita Dewi diduga dibeli memakai uang hasil suap pengurusan izin ekspor benih lobster.
Edhy Prabowo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, dan dijebloskan ke terungku KPK.
Dugaan itu didapat setelah penyidik KPK memeriksa Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Kementerian KP Pung Nugroho Saksono sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen Kementerian KP Matheus Joko Santoso.
"Pung didalami pengetahuannya terkait dugaan pembelian jam tangan mewah oleh Istri tersangka EP (Edhy Prabowo) di Amerika Serikat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (25/2/2021).
Kemudian, saksi Esti Marina yang merupakan seorang pelajar ditelisik adanya aliran uang dari tersangka Matheus kepada Esti. Diduga aliran uang itu berkaitan dengan suap izin ekspor benih Lobster.
"ESTI (mahasiswa) didalami pengetahuannya terkait dugaan kepemilikan sejumlah uang dari tersangka APM (Andreau Pribadi Misata)," ujar Ali
Selanjutnya, Selasih selaku notaris ditelisik penyidik mengenai sejumlah pembelian tanah oleh tersangka Matheus. Di mana, uang itu berasal dari para eksportir untuk mendapatkan izin ekspor benih Lobster.
Sementara, Noer Syamsi Zakaria pihak swasta didalami terkait oembelian sejumlah bahan material untuk pembangunan rumah tersangka Edhy Prabowo.
Baca Juga: Edhy Prabowo Akui Punya Utang untuk Belanja Mewah Istri di Amerika Serikat
Uang itu pun diduga oleh oenyidik berasal dari suap izin ekspor.
Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya dugaan bahwa Edhy memakai uang izin ekspor benih lobster untuk kebutuhan pribadinya.
Salah satu yang diungkap KPK untuk membeli beberapa unit mobil. Kemudian adanya penyewaan apartemen untuk sejumlah pihak dan uang suap itu juga digunakan Edhy untuk pembelian minuman beralkohol jenis Wine.
Eks politikus Partai Gerindra itu juga diduga memakai uang suap lobster untuk membeli sejumlah bidang tanah.
KPK kini tengah membuka peluang Edhy Prabowo akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Selain, kasus suap yang kini telah menjerat Edhy. Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat.
Berita Terkait
-
Edhy Prabowo Akui Punya Utang untuk Belanja Mewah Istri di Amerika Serikat
-
Hadiah untuk Dirinya Sendiri, Ternyata Semahal Ini Jam Tangan Rachel Vennya
-
Saksi Sebut Istri Edhy Prabowo Masih Punya Utang Belanja Barang Mewah di AS
-
Terkuak! Edhy Prabowo dan Istri Beli Barang Mewah Pakai Kartu Kredit di AS
-
Sebut 2 Eks Menteri Layak Divonis Mati, DPR: Wamenkumham Jangan Buat Gaduh!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi