Suara.com - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Firman Noor, melihat ada dua perspektif dari kemelut yang muncul di Partai Demokrat saat ini. Dua perspektif tersebut bisa karena faktor intervensi dari pihak luar dan konflik internal.
Terkait perspektif intervensi dari pihak eksternal, Firman menerangkan kalau dalam sejarah kepolitikan di Indonesia tidak terbebas dari intervensi dari negara. Ia mencontohkan di awal zaman Orde Baru di mana Presiden ke-2 RI Soeharto menggagalkan adanya upaya membangkitan Partai Masyumi.
"Termasuk misalnya waktu itu tahun 1971, 1972 menimpa partai Sarikat Islam Indonesia antara Thayeb Mohammad Gobel dan juga versus pak Ibrahim, dan yang ketiga versi intervensi yang ketiga itu adalah saat munculnya konflik," kata Firman dalam sebuah diskusi bertajuk Kemelut Partai Demokrat Berlanjut, Sabtu (27/2/2021).
Pola intervensi itu ada yang bersifat langsung dilakukan oleh negara atau melalui proxy yakni dengan cara memainkan instrumen legal formal atau pendanaan. Sementara untuk perspektif internal muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan kader sehingga memunculkan konflik.
"Jadi pertarungan antara orang-orang yang ada di pihak kepengurusan," tuturnya.
Dua persepktif tersebut dikatakan Firman, bisa menyebabkan adanya faksionalisasi partai. Ia memberikan contoh dengan konflik internal yang terjadi di Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya dan PKB.
Perbedaan pendapat yang berujung pada munculnya kubu-kubu dalam partai hanya akan melahirkan pertarungan kepengurusan ganda. Menurutnya kemelut Partai Demokrat pun bisa mengarah kepada kepengurusan ganda atau kemungkinan nantinya ada rekonsiliasi yang berujung kepada gugatan di pengadilan.
"Tapi bisa juga mengarah pada terbentuknya partai baru kalau dia kalah di pengadilan, atau masuk partai lain, itu terjadi juga," ungkapnya.
Baca Juga: Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: Insyaallah Bakal Ada Karma
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah