Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni menilai kerumunan warga yang terjadi di Maumere, Kabupaten Sikka, merupakan reaksi spontanitas warga yang membuktikan kerinduan dan kecintaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo.
"Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara," katanya.
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke daerah itu merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga, apalagi sudah dua kali ditunda kedatangannya.
Bagi masyarakat di Maumere dan di Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi adalah hal yang patut dibanggakan.
"Kita memahami kondisi masyarakat dengan adanya COVID-19, tetapi tentunya Presiden dengan adanya COVID-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugasnya," ujar dia.
Emilia menambahkan bahwa masyarakat pada kedua daerah itu tentunya paham dengan adanya kondisi COVID-19 seperti saat ini, tetapi hanya karena kerinduan akan kehadiran seorang pemimpin negara tentu hal ini tak bisa dibendung.
Masyarakat di daerah tentunya merasa bahwa momen kehadiran Presiden tak akan terulang lagi sehingga momen seperti itu tak boleh dilewatkan.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayunna mengatakan kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong oleh ibu-ibu, di luar dari dugaan aparat keamanan.
"Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo," katanya.
Baca Juga: Kasus Kerumunan di Maumere, Inas: Jokowi Presiden Wajar Disambut Massa
Politisi Golkar itu menambahkan bahwa jika berbicara soal protap protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, menurut dia, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.
"Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga," ujar dia. [Antara]
Berita Terkait
-
Tak Hanya Politis, Ini Alasan di Balik Kunjungan Jokowi ke Bumi NTT
-
Jokowi Kunjungi NTT Besok, PSI Singgung Soal Legacy Indonesia Sentris
-
5 Tahun Putus, Jembatan Termanu Akhirnya Segera Dibangun Kembali
-
Pesta Timuran Jaksel Suguhkan Kemeriahan Budaya Indonesia Timur dengan Lagu Viral dan Joget Maumere
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan