Dipecat Junta, Duta Besar Myanmar di PBB Tegaskan untuk Tetap Melawan

Suara.com - Duta besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipecat oleh junta militer mengaku akan terus melawan dan membujuk negara-negara untuk melakukan apapun demi negaranya.

Menyadur Channel News Asia, Minggu (28/2/2021) Kyaw Moe Tun berjanji akan melanjutkan pertempuran pada Sabtu (27/2) setelah junta memecatnya.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu.

Militer memecat Kyaw Moe karena mendesak negara-negara untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena "mengkhianati negara".

Namun, PBB tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk PBB, untuk saat ini.

"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

Baca Juga: Kudeta Myanmar: Facebook, Instagram Melarang Pihak Militer

Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB bahwa dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional".

Pernyataan seperti itu, yang bertentangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara, jarang terjadi di sebuah pertemuan PBB.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional."

Antonio Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan dari internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal".

Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.