Suara.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun menduga ada kekerasan fisik yang dilakukan pejabat di kantor pelayanan Bea Cukai Jayapura, terhadal bawahannya. Dugaan kekerasaan itu ia terekam melalui sejumlah rekaman video CCTV.
Rekaman itu yang kemudian diunggah Misbakhun lewat akun Twitter milikmya @MMisbakhun pada Senin (1/3/2021) malam. Misbakhun turut menandai akun milik Kementerian Keuangan beserta Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Terpisah Suara.com mengkonfirmasi perihal unggahan tersebut kepada Misbakhun. Ia mengizinkan cuitannya tersebut untuk dikutip sebagai sumber berita.
Misbakhun meminta pihak Kemenkeu dan Bea Cukai untul turun tangan memeriksa kebenaran dari dugaan aksi kekerasan fisik tersebut. Ia sekaligus mempertanyakan kenapa kemudian peristiwa dalam CCTV itu baru terungkap sekarang.
"Dugaan kekerasan fisik di Kantor Bea Cukai Jayapura harus jadi perhatian Menteri @KemenkeuRI , Dirjen @DitjendBeaCukai dan Irjen @ItjenKemenkeu karena kekerasan fisik ini harus diperiksa apa sebab permasalahannya," ujar Misbakhun dikutip Suara.com atas izin yang bersangkutan, Selasa (3/3/2021).
Dalam cuitan lanjutannya, Misbakhun mengatalan dugaan kekerasan fisik tersebut tidak hanya terjadi pada saat jam dinas di kantor Bea Cukai Jayapura. Tetapi kata dia juga terjadi di luar jam kerja. Pernyataan Misbakhun tersebut dilandasi oleh peristiwa serupa yang terekam CCTV dalam beberapa video.
"Siapa terduga pelaku atas dugaan tindak kekerasan di kantor Bea Cukai Jayapura tersebut? Dugaannya adalah orang yang punya jabatan tinggi di kantor tersebut. Siapa terduga korbannya? Dugaannya adalah bawahannya," kata Misbakhun.
Saat ditanya lebih lanjut terkait, apa kiranya sanksi yang harus dijatuhkan apabila benar terjadi kekeradan, Misbakhun hanya merujuk kepada aturan mengenai ASN. Dia meminta lebih dulu ada pemeriksaan terhadap kejadian tersebut.
"Aturan di ASN sudah ada soal permasalahan sanksi itu. Tapi yang utama harus di cari sebab permasalahan yang apa sehingga terjadi dugaan kekerasan itu," kata Misbakhun.
Baca Juga: Jadi Korban Kekerasan, Wanita Ini Seret Kakak Kandung ke Meja Hijau
Hanya saja, Misbakhun berpandangan bahwa peristiwa dugaan kekerasan seperti yang tergambar dalam rekaman CCTV tersebut tidak pantas dilakukan.
"Apakah pantas dugaan tindak kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh atasan kepada bawahannya? Tentu tidak pantas. Tapi sebaiknya Menteri @KemenkeuRI memerintahkan Dirjen @DitjendBeaCukai dan Irjen @ItjenKemenkeu untuk memeriksa kejadian sebenarnya apa," ujar Misbakhun.
Berita Terkait
-
Bea Cukai Kudus Deteksi Produksi Rokok Ilegal di Jepara
-
Jadi Korban Kekerasan, Wanita Ini Seret Kakak Kandung ke Meja Hijau
-
Ulama Redam Kekerasan Gangster di Afrika Selatan dengan Zikir
-
Bea Cukai Dumai Cari Pemilik 882 Miras Ilegal Malaysia Bernilai Rp 800 Juta
-
Bisa Picu Perceraian dan Kekerasan pada Perempuan, Waspada Cabin Fever!
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Hanya Sasar Warga Mampu, 15 Golongan Tetap Gratis
-
Alarm Jelang MPLS, Mayoritas Kepala Sekolah Rakyat Belum Siap Jalankan Tahun Ajaran Baru
-
Tugasnya Hanya Melambaikan Bendera, 1.000 Siswa Dikerahkan Sambut Prabowo-Modi di Yogyakarta
-
Istri Menteri PU Ikut ke NY Pakai Paspor Diplomatik, Ini Bedanya dengan Paspor Dinas dan Biasa
-
Marak Pencurian Besi Lagi di Jakarta, Pramono Ancam Cabut KJP hingga Tak Cairkan Bansos Pelaku
-
Terpaksa Harus Naik, Biaya Haji 2027 Diusulkan Jadi Rp107 Juta
-
Siasat Licik Pengedar Sabu di Bekasi: Sembunyikan Barang Haram dalam Bungkus Pakan Burung
-
Pelibatan Taruna di Sekolah Rakyat Tuai Kritik, Dinilai Tak Tepat untuk Bentuk Karakter Siswa
-
Jelang MPLS 2026/2027, Gus Ipul Beri Pembekalan kepada 191 Sekolah Rakyat
-
Prabowo dan Narendra Modi Sambangi Candi Prambanan, PM India Dijadwalkan Beribadah