Investasi Miras Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lebih Teliti Buat Aturan

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mendengarkan masukan sejumlah kalangan, terutama ulama untum mencabut Perpres terkait investasi minuman keras atau miras.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, memandang langkah Jokowi tersebut membuktikan bahwa orang nomor satu itu masih mendengarkan aspiras atau suara rakyat. PPP sendiri diketahui menentang kehadiran investasi miras.

Namun, kata Baidowi, penolakan itu wajar dilakukan meskipun PPP termasuk partai di dalam koalisi.

"Fraksi PPP sebagai bagian dari koalisi pwmerintahan tetap mendukung penuh keputusan presiden dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik. Karena teman yang baik itu tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada hal-hal yang dianggap kurang perlu," tutur Baidowi kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Baidowi berujar sikap PPP menolak Perpres imvestasi miras bukan berarti menandakan PPP anti investasi.

Ia berujar PPP mendukung investasi, hanya saja investasi yang membangun, bukan investasi yang merusak seperti halnya miras.

Sementara itu, Baidowi mengingatkan kembali agar pemerintah dapat lebih teliti dalam menyusun draf aturan. Terlebih yang sensitif dan berpotensi menuai banyak penolakan.

"Selanjutnya kami menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draf keputusan. Lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik," kata Baidowi.

Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Ustaz Yusuf Mansur: Ayo Sujud Syukur