Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai penunjukan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sangat kental muatan politisnya.
Ujang menjelaskan, penunjukan Said Aqil kental dengan politik balas budinya dari pemerintah. Apalagi, Said Aqil sendiri kerap melakukan kritik pedas, terakhir memberikan kritik pemerintah soal investasi minuman keras yang tertuang dalam Perpres.
"Karena kita tahu juga pak kiai Said tidak jadi waktu itu menjadi Menko kan. Terus banyak mengkritik juga. Terakhir mengkritik juga soal investasi miras, ya artinya kan suka tidak suka mau tidak mau pemerintah memberikan mohon maaf dalam tanda petik jatah komisaris gitu kan," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/3/2021).
Ujang mengatakan, politik balas budi ini sudah menjadi budaya di perpolitikan tanah air. Ia menilai budaya tersebut akan selalu ada dari periode pemerintahan ke pemerintahan lainnya.
Kendati begitu, dengan diberikannya jatah kursi komisaris lantaran bermuatan politis, Ujang mengganggap hal tersebut tak menjadi sebuah masalah. Persoalannya profesionalitas Said dalam mengisi jabatan barunya tersebut.
"Dan memang persoalannya tadi ini kan terkait dengan profesionalisme dengan kemampuan dan lain sebagainya ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan publik," tuturnya.
Selain itu, kata Ujang, publik juga akan mempertanyakan penunjukan Said Aqil tersebut apakah dilatarbelakangi karena sering mengkritik pemerintah atau tidak.
"Nah tadi saya tidak menyalahkan karena tidak ada aturan. Sebab persoalannya publik masyarakat bertanya apakah orang-orang kritis seperti beliau apalagi ketua ormas besar tadi dalam tanda petik diiming-imingi sesuatu? Soal disogok saya nggak tahu. Tapi diberikan jabatan," tandasnya.
Jadi Komut KAI
Baca Juga: Said Aqil Ditunjuk Jadi Komut KAI, Politikus PDIP: Tidak Ada Muatan Politis
Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Hal ini dibenarkan oleh Komisaris Independen KAI Riza Primadi.
"Betul," kata Riza saat dikonfirmasi Suara.com lewat pesan singkat, Rabu (3/3/2021).
Said Aqil menggantikan mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal untuk mengawasi kinerja Direksi KAI.
Selain jadi Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil juga merangkap menjadi Komisaris Independen.
Riza mengatakan, terdapat lima jajaran komisaris baru yang ditunjuk oleh Erick Thohir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- 7 Sepatu Skechers Wanita Tanpa Tali, Simple Cocok untuk Usia 45 Tahun ke Atas
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Dedi Mulyadi dan Willy Bongkar Sisi Gelap Gunung Emas: 70 Ribu Gurandil dan Raup 250 Ton Emas Sehari
-
Ada Proyek Pipa PAM Jaya, Dishub DKI Terapkan Rekayasa Lalin di R.A. KartiniFatmawati Mulai Besok
-
Malam-malam Mendiktisaintek Brian Yuliarto Datangi Istana, Dibonceng Patwal
-
Suara.com Bersama LMC Gelar 'AI Tools Training for Journalists' di Yogyakarta
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov