Suara.com - Perserikatan Bangsa Bangsa mengungkapkan sedikitnya 38 orang tewas pada Rabu (3/3) dan menjadi hari "paling berdarah" sejak Myanmar dilanda krisis 1 Februari.
"Hanya hari ini, 38 orang tewas," utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan kepada wartawan pada Rabu, disadur dari Channel News Asia, Kamis (4/4/2021).
Christine menambahkan bahwa lebih dari 50 orang tewas secara total sejak kudeta yang dilakukan militer sejak 1 Februari.
"Hari ini adalah hari paling berdarah sejak kudeta terjadi," katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, termasuk rincian kematian.
Christine juga meminta PBB untuk mengambil "tindakan yang sangat keras" terhadap para jenderal. Ia juga menyebutkan bahwa dalam percakapannya dengan pihak militer, mereka telah menepis ancaman sanksi.
"Saya akan terus maju, kami tidak akan menyerah," katanya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang memenangkan pemilihan.
Tekanan dari internasional semakin meningkat seiring dengan kondisi Myanmar yang semakin hari semakin banyak korban berjatuhan.
Inggris telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat, dan setelah kerusuhan hari Rabu, Amerika Serikat mengatakan sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Baca Juga: Militer Myanmar Tembaki Demonstran Hingga Tewas Meski Aksi Damai
"Kami meminta semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri." ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Ned Price memilih China, negara yang dianggap musuh AS yang sering dianggap oleh militer Myanmar sebagai sekutu utamanya.
"China memang memiliki pengaruh di kawasan itu. Itu memang memiliki pengaruh dengan junta militer. Kami telah meminta China untuk menggunakan pengaruh itu dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang memajukan kepentingan rakyat Burma," kata Price.
Price juga mengatakan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin junta, sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Mati Listrik saat Bikin Roti? Ini 5 Cara Selamatkan Adonan!
-
PHK Meningkat, DPR Minta KP2MI Genjot Penempatan Pekerja ke Luar Negeri
-
Koordinat Lokasi hingga Data Keluarga Bocor, Dosen UGM Diteror usai Kritik Dugaan Mutasi ASN
-
MPLS Berakhir, MBG jadi Pengalaman Pertama Mencicipi Buah Impor bagi Siswa di Sekolah Kecil Jogja
-
Kisah BRILink Agen Simalungun: Dulu Jemput Bola, Kini Bawa Pulang Mobil dari BRI
-
Luke Vickery Pasang Target Ambisius Setelah Penuhi Syarat Bela Timnas Indonesia
-
Pintu Kamar Terbuka, Muncul Rekan Sejawat: Detik-Detik Oknum Polisi Blitar Terjaring Pesta Sabu
-
Nyaman Bersama Mandiri, Langkah Bank Mandiri Jaga Kenyamanan Nasabah Dari Transaksi Hingga Layanan
-
Investor Asing Lagi Senang Belanja Saham BBCA hingga BBRI
-
Kasus Korupsi Petral, Sudirman Said Dicecar soal Pengadaan dan Penentuan Harga Minyak