Suara.com - Perserikatan Bangsa Bangsa mengungkapkan sedikitnya 38 orang tewas pada Rabu (3/3) dan menjadi hari "paling berdarah" sejak Myanmar dilanda krisis 1 Februari.
"Hanya hari ini, 38 orang tewas," utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan kepada wartawan pada Rabu, disadur dari Channel News Asia, Kamis (4/4/2021).
Christine menambahkan bahwa lebih dari 50 orang tewas secara total sejak kudeta yang dilakukan militer sejak 1 Februari.
"Hari ini adalah hari paling berdarah sejak kudeta terjadi," katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, termasuk rincian kematian.
Christine juga meminta PBB untuk mengambil "tindakan yang sangat keras" terhadap para jenderal. Ia juga menyebutkan bahwa dalam percakapannya dengan pihak militer, mereka telah menepis ancaman sanksi.
"Saya akan terus maju, kami tidak akan menyerah," katanya.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang memenangkan pemilihan.
Tekanan dari internasional semakin meningkat seiring dengan kondisi Myanmar yang semakin hari semakin banyak korban berjatuhan.
Inggris telah menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat, dan setelah kerusuhan hari Rabu, Amerika Serikat mengatakan sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Baca Juga: Militer Myanmar Tembaki Demonstran Hingga Tewas Meski Aksi Damai
"Kami meminta semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Burma terhadap rakyatnya sendiri." ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Ned Price memilih China, negara yang dianggap musuh AS yang sering dianggap oleh militer Myanmar sebagai sekutu utamanya.
"China memang memiliki pengaruh di kawasan itu. Itu memang memiliki pengaruh dengan junta militer. Kami telah meminta China untuk menggunakan pengaruh itu dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang memajukan kepentingan rakyat Burma," kata Price.
Price juga mengatakan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin junta, sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan