Suara.com - Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman menyoroti soal yang diduga dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk para calon guru SD.
Melalui akun Twitter pribadinya, perempuan yang akrab disapa Vero itu memberikan kritikan atas adanya soal tersebut.
Veronika Koman mengatakan, soal untuk calon guru SD di wilayah 3T tersebut menegaskan bahwa kasus yang pernah menimpanya bersifat politis, bukan teknis.
"Semua yang mau jadi guru SD 3T di negeri ini dapat soal beginian dari Kemendikbud. Penegasan bahwa kasus gua politis, bukan teknis," tulis Veronica Koman pada Rabu (3/3/2021) seperti dikutip Suara.com.
Veronica Koman menyematkan foto yang dia dapatkan dari salah seorang warganet. Kata dia, soal itu didapatkan oleh peserta yang mengikuti tes pada Rabu (3/2/2021).
Dalam soal itu, tertulis pertanyaan tentang pendapat apabila ada penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah tetapi mendukung gerakan kelompok separatis.
Adapun soal tersebut berbunyi "Ada seorang penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah. Saat ini, ia masih bersekolah di luar negeri tetapi diketahui dia mendukung kelompok separatis suatu wilayah. Pendapat saya...".
Soal tersebut memuat tiga pilihan jawaban yang menurut Veronica Koman terlalu pro kepada pemerintah.
Opsi jawaban yang antara lain, penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima, pemerintah memberikan sanksi kepada penerima beasiswa sesuai dengan hukum, dan pemerintah seharusnya membatalkan status kewarganegaraan penerima beasiwa.
Baca Juga: Jadi Tersangka usai Ditembak Mati, Kabareskrim Janji Setop Kasus Laskar FPI
Saat dikonfirmasi oleh Suara.com pada Kamis (4/3/2021) siang, Veronica Koman mengaku salah satu peserta mengirim informasi tersebut.
"Peserta itu mengirim percakapan dia bersama peserta lain yang keheranan ada soal seperti itu di soal kebhinekaan untuk semua calon guru SD 3T. Selain pernyataan yang menyinggung kasusku, ada juga beberapa yang menurut pengirim bermasalah," ungkap Veronica Koman.
Pengacara HAM tersebut menyayangkan adanya soal itu. Pasalnya, pertanyaan berupa pendapat tetapi malah ada pilihan jawaban.
"Sangat disayangkan, katanya tanya pendapat, tapi jawabannya pilihan yang sudah diberikan, seperti dicekokin, dan jawabannya pro pemerintah," ujarnya.
"Memang soal tersebut tidak eksplisit menyebut nama saya, tapi di negara ini emang ada kasus lain yang permasalahan beasiswa yang dituduh separatisme?" sambungnya.
Veronica Koman berpesan agar para pemangku kepentingan tidak perlu lagi menungkit kasus sebagaimana pernah menimpanya itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
Pilihan
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
-
Gubernur BI : Tiga Kunci Ini Bisa Bikin Indonesia Meroket di 2026, Apa Saja?
-
Darurat Tengah Malam? Ini Daftar Rumah Sakit & Puskesmas 24 Jam di Palembang
Terkini
-
PBB Nobatkan Jakarta Kota Terpadat Dunia, Gubernur Pramono: Itu Salah, Mungkin...
-
KPK Bergerak! Telusuri Jejak 'Uang Panas' Mardani Maming ke PBNU
-
Luhut Buka Suara Soal Asal Usul Izin Bandara Khusus IMIP
-
Bangun Iklim Kompetitif, Kemendagri Gelar Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025
-
Telkom Siapkan Berbagai Program Dukung Digitalisasi Pembelajaran
-
Jelang Reuni 212 Polisi Siapkan Rekayasa Lalin dan Kantong Parkir: Ini Titik-titiknya!
-
KPK Periksa Ridwan Kamil Hari Ini Terkait Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
KPK Tak Paham Alasan Presiden Rehabilitasi Terdakwa Korupsi ASDP
-
Waspada Macet! Dishub DKI Bocorkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Monas Saat Reuni 212
-
Mendagri Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah