Suara.com - Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman menyoroti soal yang diduga dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk para calon guru SD.
Melalui akun Twitter pribadinya, perempuan yang akrab disapa Vero itu memberikan kritikan atas adanya soal tersebut.
Veronika Koman mengatakan, soal untuk calon guru SD di wilayah 3T tersebut menegaskan bahwa kasus yang pernah menimpanya bersifat politis, bukan teknis.
"Semua yang mau jadi guru SD 3T di negeri ini dapat soal beginian dari Kemendikbud. Penegasan bahwa kasus gua politis, bukan teknis," tulis Veronica Koman pada Rabu (3/3/2021) seperti dikutip Suara.com.
Veronica Koman menyematkan foto yang dia dapatkan dari salah seorang warganet. Kata dia, soal itu didapatkan oleh peserta yang mengikuti tes pada Rabu (3/2/2021).
Dalam soal itu, tertulis pertanyaan tentang pendapat apabila ada penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah tetapi mendukung gerakan kelompok separatis.
Adapun soal tersebut berbunyi "Ada seorang penerima beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah. Saat ini, ia masih bersekolah di luar negeri tetapi diketahui dia mendukung kelompok separatis suatu wilayah. Pendapat saya...".
Soal tersebut memuat tiga pilihan jawaban yang menurut Veronica Koman terlalu pro kepada pemerintah.
Opsi jawaban yang antara lain, penerima beasiswa harus mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima, pemerintah memberikan sanksi kepada penerima beasiswa sesuai dengan hukum, dan pemerintah seharusnya membatalkan status kewarganegaraan penerima beasiwa.
Baca Juga: Jadi Tersangka usai Ditembak Mati, Kabareskrim Janji Setop Kasus Laskar FPI
Saat dikonfirmasi oleh Suara.com pada Kamis (4/3/2021) siang, Veronica Koman mengaku salah satu peserta mengirim informasi tersebut.
"Peserta itu mengirim percakapan dia bersama peserta lain yang keheranan ada soal seperti itu di soal kebhinekaan untuk semua calon guru SD 3T. Selain pernyataan yang menyinggung kasusku, ada juga beberapa yang menurut pengirim bermasalah," ungkap Veronica Koman.
Pengacara HAM tersebut menyayangkan adanya soal itu. Pasalnya, pertanyaan berupa pendapat tetapi malah ada pilihan jawaban.
"Sangat disayangkan, katanya tanya pendapat, tapi jawabannya pilihan yang sudah diberikan, seperti dicekokin, dan jawabannya pro pemerintah," ujarnya.
"Memang soal tersebut tidak eksplisit menyebut nama saya, tapi di negara ini emang ada kasus lain yang permasalahan beasiswa yang dituduh separatisme?" sambungnya.
Veronica Koman berpesan agar para pemangku kepentingan tidak perlu lagi menungkit kasus sebagaimana pernah menimpanya itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia