Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, yang juga mantan sekjen partai berlambang Mercy, Hinca Pandhaitan meminta kepolisian membubarkan kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat. Sebab KLB tersebut ilegal tanpa seizin Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Dalam keterangan tertulisnya, Hinca mengatakan dirinya sudah melalukan pengecekan langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kepolisian yang sama sekali tidak memberikan pelaksanaan izin pelaksanaan KLB.
"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tutur Hinca, Kamis (4/3/2021).
Selain karena tidak berizin, Hinca menilai KLB ilegal patut dibubarkan pihal kepolisian lantaran potensi memunculkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan," kata Hinca.
Mewakili Partai Demokrat, Hinca mengatakan seluruh kader partai termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono menuntit adanya keadilan dari negara, terkait pelaksanaan KLB ilegal.
Mengingat, kepengurusan Partai Demokrat yang sah hingga saat ini ialah di bawah AHY sebagaimana yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM.
"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.
KLB di Deli Serdang
Baca Juga: Andi Arief Sebut Nama GAMKI Dimanipulasi untuk Kudeta Demokrat
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herry Zulkarnaen mendatangi Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kamis (4/3/2021) malam.
Kedatangan Herry didampingi sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Sumut diduga terkait kabar diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) diduga ilegal di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Deli Serdang.
Mereka hendak melaporkan kegiatan KLB diduga ilegal tersebut kepada pihak Polrestabes Medan.
"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," kata Heri.
Heri sendiri menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pantauan wartawan, pihak Partai Demokrat Sumut saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polrestabes Medan.
Berita Terkait
-
Andi Arief Sebut Nama GAMKI Dimanipulasi untuk Kudeta Demokrat
-
Debat Panas! Soal Ketum AHY, Jansen ke Mark Sopacua Bersumpah Demi Tuhan
-
Soal Isu KLB, Politisi Demokrat: Ini Sebuah Ujian
-
Ramai Isu KLB, Yoyok Sukawi Sebut Partai Demokrat Tetap Solid Dukung AHY
-
Pendiri Partai ke AHY: Tokohnya Demokrat Ya Pak SBY
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi