Suara.com - Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, yang juga mantan sekjen partai berlambang Mercy, Hinca Pandhaitan meminta kepolisian membubarkan kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat. Sebab KLB tersebut ilegal tanpa seizin Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Dalam keterangan tertulisnya, Hinca mengatakan dirinya sudah melalukan pengecekan langsung kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kepolisian yang sama sekali tidak memberikan pelaksanaan izin pelaksanaan KLB.
"Bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tutur Hinca, Kamis (4/3/2021).
Selain karena tidak berizin, Hinca menilai KLB ilegal patut dibubarkan pihal kepolisian lantaran potensi memunculkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
"Maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan," kata Hinca.
Mewakili Partai Demokrat, Hinca mengatakan seluruh kader partai termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono menuntit adanya keadilan dari negara, terkait pelaksanaan KLB ilegal.
Mengingat, kepengurusan Partai Demokrat yang sah hingga saat ini ialah di bawah AHY sebagaimana yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM.
"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.
KLB di Deli Serdang
Baca Juga: Andi Arief Sebut Nama GAMKI Dimanipulasi untuk Kudeta Demokrat
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herry Zulkarnaen mendatangi Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kamis (4/3/2021) malam.
Kedatangan Herry didampingi sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Sumut diduga terkait kabar diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) diduga ilegal di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Deli Serdang.
Mereka hendak melaporkan kegiatan KLB diduga ilegal tersebut kepada pihak Polrestabes Medan.
"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," kata Heri.
Heri sendiri menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pantauan wartawan, pihak Partai Demokrat Sumut saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polrestabes Medan.
Berita Terkait
-
Andi Arief Sebut Nama GAMKI Dimanipulasi untuk Kudeta Demokrat
-
Debat Panas! Soal Ketum AHY, Jansen ke Mark Sopacua Bersumpah Demi Tuhan
-
Soal Isu KLB, Politisi Demokrat: Ini Sebuah Ujian
-
Ramai Isu KLB, Yoyok Sukawi Sebut Partai Demokrat Tetap Solid Dukung AHY
-
Pendiri Partai ke AHY: Tokohnya Demokrat Ya Pak SBY
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun