Isu KLB Demokrat, KSP: Sejak Siang Pak Moeldoko Dampingi Presiden

"Kerjaan gue setumpuk gini ngurusin yang tidak-tidak saja. jangan lah apa membuat sesuatu yang menurut saya sih kayaknya ini kayak dagelan saja begitu," ujar Moeldoko.

Demokrat Sumatera Utara menolak KLB

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain menolak KLB dan dia menyebutnya ilegal. Dia meminta polisi untuk bertindak.

"Kami minta kepada Polrestabes Medan karena ini KLB ilegal, dengan keras kami minta supaya dibubarkan besok (Jumat, 5 Maret 2021)," kata Herri ketika mengadukan acara KLB ke Polrestabes Medan, Kamis malam.

"Kita memberikan surat pemberitahuan kepada Polrestabes untuk menolak KLB ilegal Partai Demokrat."

Menyikapi perkembangan terakhir ini, Herri mengatakan akan menyelenggarakan apel siaga pada Jumat besok jam 10.00 WIB dengan mengundang 33 ketua dewan pimpinan cabang maupun pengurus. "Apel siaga di kantor DPD Partai Demokrat Jalan Gatot Subroto," kata Herri.

Dalam laporan Antara disebutkan, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.

“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Herri.

Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.

Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.

Penegasan Herri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatera Utara.

Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.

Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama dengan menolak adanya kongres luar biasa.

“Tidak ada itu KLB itu sudah pasti ilegal, mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?. Saya ikut memilih mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu," kata dia.

Baca Juga: Demokrat Makin Panas Jelang KLB di Deli Serdang, Minta Polisi Bubarkan

Menurut dia, elektabilitas AHY dan Partai Demokrat terus mengalami kenaikan, sehingga menjadi hal mustahil AHY digantikan posisinya oleh orang lain.

"Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," kata dia.

Penolakan keras juga muncul dari Serdang Bedagai. Ketua DPC Partai Demokrat Serdang Bedagai Labuhan Hasibuan menyatakan tegas menolak KLB ilegal.

"Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui," ujar Labuhan Hasibuan.

DPD Partai Demokrat Sumatera Utara kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.