Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Darmizal, mengaku bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat akan dilaksanakan mulai hari ini, Jumat 5 Maret 2012. Ia berujar ada sebanyak 1.200 orang yang bakal hadir.
Adapun 1.200 peserta itu terdiri dari mereka para undangan di DPC dan DPD seluruh Indonesia.
"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jum'at siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (5/3/2021).
Darmizal mengaku optimis bahwa pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara itu akan memilih dan menetapkan ketua umum baru, sebagai pengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia mengklaim banyak harapan dari kader agar ketua umum baru dapat membawa kembali kejayaan Partai Demokrat.
"Insya Allah di bawah pimpinan ketum baru, PD akan menjadi pemenang Pemilu 2024, dengan target perolehan suara di atas 25 persen," ujar Darmizal.
Darmizal mengakui bahwa pemgganti AHY yang bakal menjadi ketua umum baru Partai Demokrat ialah Moeldoko. Di mana menurut dia suara yang diberikan ke Moeldoko sekaligus akan menjadi suara mayoritas kader.
Sebelumnya diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat sudah dipersiapkan dengan matang. Hal itu terlihat dari salah satu foro beredar di WhatsApp Group, terkait persiapan jelang KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara.
Dalam foto yang beredar, terlihat beberapa orang tampak sedang mempersiapkan atribut dan kursi di acara KLB, yang bertempat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit. Adapun dari spanduk yang terpasang, diketahui KLB diagendakan mulai 5 sampai 7 Maret 2021.
Baca Juga: KLB Demokrat di Deli Serdang, Marzuki Alie: Saya Dapat Undangan, Akan Hadir
Kamhar Lakumaniz Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat membenarkan terkait keberadaan foto persiapan KLB. Ia mengaku mendaparkan gambar serupa. Namun, ia mengaskan bahwa pelaksanaan KLB itu hanya mengatasnamakan Partai Demokrat, lantaran tidak resmi.
"Kami telah mendapatkan gambar tersebut. Namun kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengataanamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal," kata Kamhar kepada Suara.com, Jumat (5/3/2021).
Kamhar mengatakan dasar KLB di Delu Serdang disebut ilegal, yakni karena DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan surat keputusan (SK) kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.
"Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat," ujar Kamhar.
Ia menegaskan kembali bahwa penggunaan atribut Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang itupun tidak memiliki legal standing. Sehingga, menurit dia, KLB hanya mengklaim atau mengatasnamakan Partai Demokrat semata.
"Benar itu ilegal dan mereka tak memiliki legal standing untuk menggunakan atribut Partai Demokrat dalam berkegiatan," kata Kamhar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Mengapa Tawuran di Jakarta Tak Pernah Usai? Sosiolog: Mereka Butuh Didengarkan, Bukan Dikhotbahi
-
Mensos Gus Ipul Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo dan Pagar Alam
-
Jalur Perdagangan Selat Hormuz Ditutup Donald Trump Membuat Posisi Diplomasi Iran Semakin Terjepit
-
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
-
Kemnaker Salurkan Rp32,25 Miliar untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumut dan Aceh
-
Diduga Ada Main Mata Dana CSR, KPK Telusuri Uang Panas di Lingkungan Pemkot Madiun
-
Wamenaker: Kompetisi Teknisi Digital Jadi Pintu Perluas Lapangan Kerja
-
Anne Hathaway Ucapkan Insya Allah Saat Bahas Sekuel The Devil Wears Prada 2
-
Komnas Perempuan: UU PPRT Bongkar Akar Diskriminasi Kerja Domestik