Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokow) mengaku kerap mengingatkan agar kementerian, lembaga dan semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia tak ingin proyek-proyek pemerintah memakai barang-barang impor.
"Saya juga selalu menyampaikan ke kementerian dan lembaga, kepada bumn, semua bumn untuk memperbesar TKDN, komponen dalam negeri ini harus terus. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor," ujar Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII HIPMI Tahun 2021 di Istana Bogor, Jumat (5/3/2021).
Menurut Jokowi, jika impor bisa ditekan, dapat menaikkan permintaan produk dalam negeri dalam jumlah yang besar
"Kalau itu bisa dikunci itu bisa menaikkan, akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil, gede banget," tutur dia.
Mantan Wali Kota Solo itu menyebut Indonesia sendiri sudah memproduksi pipa pipa dalam jumlah yang banyak. Namun Jokowi kesal, dalam proyek -proyek pemerintah dan proyek BUMN masih mengimpor pipa yang sebenarnya sudah diproduksi dari dalam negeri
"Pipa kita sudah bisa produksi banyak, masih impor, untuk apa? Padahal dipakai untuk proyek pemerintah, untuk proyeknya BUMN. Kalau saya ngomong enggak boleh, enggak boleh," ucapnya.
Karena itu kata Jokowi ajakan menggaungkan produk dalam negeri bisa dimulai dari pemerintah dan BUMN untuk menggunakan barang-barang dalam proyek pemerintah dan BUMN.
"Itu harus dimulai dan kita harus benar-benar memulai paling tidak dari pemerintah dan BUMN, gede sekali angkanya. Kemudian ajakan kepada masyarakat untuk cinta produk Inonesia dan bangga terhadap produk Indonesia dan tidak suka pada produk-produk dari luar," kata dia.
Kepala Negara menegaskan Indonesia menganut keterbukaan ekonomi dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Indonesia kata Jokowi juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme. Sebab sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan.
Baca Juga: Jokowi: Gitu Aja Rame, Bolehkan Tak Suka Produk Asing
"Tapi kita tidak boleh jadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Saya juga enggak mau itu. Kita harus memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri, karena ini besar sekali 270 juta dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional kita," katanya.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
-
Kecam Pengadu Domba, Ibas Murka Demokrat Diseret Isu Ijazah Jokowi
-
Wali Kota di Jepang Mengundurkan Diri Usai Skandal Ijazah Palsu, Dibandingkan dengan Indonesia
-
Pengamat Ungkap "Jokowi Belum Selesai": Masih akan Pengaruhi Peta Politik Nasional
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Setuju TNI Jaga Kilang, Bahlil Bicara Sabotase dan Potensi Ancaman
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak