Suara.com - Mantan Wakil Ketua Partai Demokrat Max Sopacua tak mempersoalkan anggapan yang menyebut peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) bukan pemilik suara yang sah.
Sebagaimana diketahui, hasil KLB memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya kira itu tergantung dari mereka saja, mereka punya opini ya silakan kami tidak akan memproses opini mereka," Max dalam sambungan telepon dari live Kompas TV yang dikutip Suara.com pada Jumat (5/3/2021).
Max menegaskan, sesuai peraturan perundang-undangan, peserta KLB sudah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART). Max mengklaim, dalam KLB dihadiri pemilik suara yang sah seperti kader, ketua, sekretaris dan bendahara.
Sehingga, ia menyebut hasil KLB yang menetapkan Moeldoko merupakan hasil keputusan yang sah.
"Bahwa yang datang sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga sesuai pemilik suara di antaranya kader, ketua, sekretaris dan bendahara. Tiga ini salah satunya sah memiliki suara tidak hanya ketua, tapi bisa saja terwakili oleh sekretaris, bisa juga terwakili oleh bendahara itu aturan anggaran dasar," tutur Max.
Max menuturkan yang terpenting saat ini KLB Partai Demokrat sudah memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum baru. Dalam hasil KLB, Agus Harimurti Yudhoyono kata Max juga sudah dinyatakan menjadi Demisioner.
"Yang penting kongres kami sudah selesai kami sudah siap dan punya ketua umum yang baru dan sudah menghapuskan berbagai keputusan yang dilakukan Partai Demokrat periode awal ini, pimpinan pak AHY," ucapnya.
Tak hanya itu, dia juga menyebut keputusan lain KLB menyatakan, mengembalikan DPC -DPC yang dipecat ke posisi semula.
Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Siap Rangkul AHY, Jhoni Allen: Kalau Mereka Mau
"Mengembalikan mereka yang dipecat ke posisi semula, mengembalikan DPC-DPC yang dipecat juga ke posisi semula dan akan segera menyampaikan hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
FIFA Buka Voting Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Argentina Sumbang 5 Pemain, Spanyol?
-
Dari Pameran Kudatuli, Megawati Titip Pesan untuk Generasi Muda Indonesia
-
Kasus Dugaan Penculikan Atlet Golf Jesslyn Wijaya, Polisi Telusuri Perjalanan hingga Kuala Lumpur
-
Bukan Sekedar Catatan Masa Lalu, Peristiwa Kudatuli Merupakan Simbol Perjuangan Lawan Ketidakadilan
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan