Suara.com - Dalam sidang pembelaan, terdakwa bekas sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dan menantunya, Rezky Herbiyono, meminta dibebaskan atas dakwaan menerima suap dari dari terdakwa Direktur Utama PT. MIT Hiendra Soenjoto.
“Menyatakan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Herbiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan,” kata pengacara Maqdir Ismalil ketika membacakan pembelaan di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
“Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Herbiyono dari segala dakwaan) atau setidak-tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Herbiyono dari dalam tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.”
Maqdir juga meminta hak-hak kedua kliennya dikembalikan, di antaranya nama baik mereka dipulihkan kembali, memerintahkan jaksa KPK mengembalikan seluruh barang bukti milik mereka yang disita.
“Terdakwa satu Nurhadi dan terdakwa dua Rezky Herbiyono seluruh barang bukti miliknya atau milik Nyonya Tin Zuraida dan Rizki Aulia Rahmi yang disita oleh KPK yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang disita,” ujar Maqdir.
“Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membuka blokir seluruh rekening atas nama Terdakwa satu Nurhadi, terdakwa dua Rezky Herbiyono, Nyonya Tin Zuraida, keluarga dan atau pihak terkait lainnya. (Dan) membebankan biaya perkara ini kepada negara."
Pada sidang tuntutan, Selasa (2/3/2021), jaksa KPK menuntut Nurhadi dipenjara 12 tahun dan denda Rp1 miliar, sedangkan Rezky dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
Jaksa KPK, mendakwa Nurhadi dan Rezky menerima suap sebesar Rp45,7 miliar dari Hiendra Soenjoto.
Uang suap diterima Nurhadi disebutkan untuk membantu perusahaan Hiendra melawan Kawasan Berikat Nusantara.
Baca Juga: Pembelaan Nurhadi dan Menantunya di Pengadilan
Selain suap, Nurhadi juga didakwa menerima uang gratifikasi mencapai Rp37,2 miliar. Uang gratifikasi diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dari sejumlah pihak.
Dalam kasus ini, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
-
Penyidik dan Jaksa Diperiksa Dewas Usai Tak Periksa Bobby Nasution, KPK Bantah Pelanggaran Etik
-
Alasan LPSK Tolak Permohonan Perlindungan Tersangka Pembunuhan Brigadir Nurhadi
-
Nestapa Istri Brigadir Nurhadi, Tuntut Ganti Rugi Rp771 Juta Atas Kematian Janggal Suaminya
-
Prahara Dakwaan Korupsi MA: Eksepsi Nurhadi Minta Jaksa KPK Perjelas Dasar Tuduhan Pidana
-
Akhir Karir Ipda Aris, Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi Resmi Dipecat Tidak Hormat
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin