Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggunakan teori Machiavelli untuk merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Machiavelli merupakan politikus Italia.
Diketahui teori kekuasaan yang ditawarkan Machiavelli berfokus pada metode apa yang harus digunakan seseorang dalam memperebutkan serta mempertahankan kekuasaan.
"Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elit yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak," ujar Ujang saat dihubungi Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.
Ujang menuturkan yang dilakukan Moeldoko yakni terang-terangan mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga merupakan putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).
Sehingga ia menilai Moeldoko menggunakan cara-cara yang mirip dengan teori Machiavelli.
"Artinya orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli," ucap dia.
Bahkan ia menyebut cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi.
Sehingga jika cara yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya.
Baca Juga: Media Asing Soroti Kisruh Demokrat, Tuntut Keputusan Resmi Pemerintah
"Mohon maaf ini merusak demokrasi. Kalau ini dibiarkan, kalau ini terjadi, maka jadi preseden buruk ke depan. Kedepan manti kalau Indonesia ini, siapapun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai - partai lain dengan cara inkonstitusional," tuturnya
Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Ia pun menyebut kudeta yang dilakukan Moeldoko dengan menjadi Ketum Demokrat sangat menghancurkan demokrasi.
"Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudeta-mengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi," tutur Ujang.
Lebih lanjut, ia menyayangkan sikap Moeldoko sebagai pejabat negara dan KSP tidak membangun moralitas yang baik kepada pejabat lain.
"Harusnya sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain. Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan