Suara.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko dengan dinobatkan sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang didapatkan dari hasil strategi politik yang institusional.
"Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional," kata Ujang kepada Suara.com, Sabtu (6/3/2021).
Menurutnya, strategi tersebut dilakukan Moeldoko dengan mengambil momentun saat mempunyai kekuatan sebagai bagian istana. Akhirnya, kata dia, nilai-nilai etika hingga moralitas dikesampingkan.
"Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana," ungkapnya.
Kudeta yang terjadi dalam tubuh Demokrat kata Ujang, tentu menjadi preseden buruk ke depan. Ia menyebut kisruh Demokrat sebagai tragedi demokrasi di tengah pandemi.
"Karena siapapun nanti penguasanya dan orang yang punya kuasa, akan mencaplok dan mengkudeta kekuasaan yang sah di tubuh partai. Ini merupakan tragedi demokrasi di tengah pandemi," tandasnya.
Tetapkan Moeldoko
Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi
Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata Jhoni Allen Marbun membacakan hasil sidang.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko.
Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Berita Terkait
-
Media Asing Soroti Kisruh Demokrat, Tuntut Keputusan Resmi Pemerintah
-
Mahfud MD Sebut KLB Partai Demokrat Belum Menjadi Masalah Hukum
-
Mahfud MD: Kalau Pemerintah Larang KLB Demokrat Nanti Dinilai Intervensi
-
Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, KLB Demokrat Jadi Masalah Jika Didaftarkan
-
Jika Tak Mundur dari Istana, Kesannya Moeldoko Sembunyi di Ketiak Presiden
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi