Suara.com - DPP Partai Demokrat mengapresiasi langkah eks Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang menolak tawaran saat diajak mengkudeta partai berlambang Mercy. Sebab, Gatot sebelumnya mengaku sempat mendapat tawaran menjadi Ketum Demokrat.
Namun, diungkapkan Gatot tawaran mengambil alih posisi Agus Harimurti Yudhyono secara paksa itu harus ia tolak. Menurut Gatot, merebut kekuasaan Partai Demokrat dengaan cara paksa atau kudeta hanya menunjukan tidak adanya etika politik dan moral.
"Kami mengapresiasi sikap Gatot Nurmantyo yang menempatkan etika dan moral sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Ini wujud sifat ksatria yang patut diteladani," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada Suara.com, Senin (8/3/2021).
Menurut Kamhar, sikap Gatot justru bertolak belakang dengan eks Panglima TNI lainnya, Jenderal (Purn) Moeldoko. Moeldoko yang kini menjabat Kepala Stat Presiden dengan berani melakukan kudeta melalui kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. KLB yang kemudian diklaim Partai Demokrat kubu AHY sebagai KLB abal-abal.
Kamhar mengatakan Moeldoko telah menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan.
"Bertolak belakang dengan Moeldoko, ketum abal-abal yang menghalalkan segara cara untuk pemenuhan syahwat politiknya. Padahal elemen penting dalam kepemimpinan adalah etika, moral dan keteladanan," kata Kamhar.
Diajak jadi Ketum
Pengakuan mencengangkan disampaikan Gatot Nurmantyo setelah ribut-ribut soal kudeta Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang oleh sejumlah elite partai.
Gatot, mengaku pernah ditawari 'proyek besar' yang ternyata adalah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat namun dengan cara KLB. Tawaran itu, kata Gatot, langsung ditolak sebab dianggap tidak lazim.
Baca Juga: Kubu AHY dan Moeldoko Adu Legalitas Demokrat ke Kemenkumham
Gatot mengungkapkan hal itu lewat Channel Youtube Bang Arief. Ia bahkan memperkirakan ada tokoh-tokoh besar lain yang diduga mendapatkan tawaran serupa seperti Gatot dan lainnya. Namun Gatot tidak mengungkap siapa saja yang mendapatkan tawaran serupa.
Atas tawaran tersebut, Gatot menjelaskan jika tawaran tersebut tentu akan menjadi daya tarik bagi siapapun yang mendapatkannya. Menurutnya, Siapa yang tidak mau menjadi Ketum Demokrat? Namun, ada etikanya bukan dengan cara tersebut.
"Saya bilang terima kasih, tetapi moral dan etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Akhirnya…. Saya bilang sudahlah, tidak usah bicara itu lagi," katanya dalam wawancaranya melalui kanal Youtube, dikutip dari hops.id, jejaring media suara.com.
Adanya proyek kudeta Demokrat sendiri merupakan kondisi politik nasional yang benar adanya, semuanya berubah dengan menjalankan cara-cara yang tidak sesuai etika hanya demi kekuasaan.
"Masalah politik….. Contohnya yang sekarang inilah, Demokrat mau diambil… Jadi ngapain kita cape-cape bikin partai, iya kan. Kita tunggu sajalah, nanti kita rebut dengan cara seperti ini. Ya, sekarang-sekarang ini. Ini kan politik yang tidak sehat seperti ini. Kemudian saya katakan, politik kita sudah menyimpang dari Pancasila," kata Gatot.
Pancasila yang dimaksud Gatot yakni sila Keempat, dimana politik di tanah air sudah tidak lagi menjunjung kata Musyawarah. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan voting sehingga bisa saja menimbulkan adanya money politik.
Berita Terkait
-
AHY Ungkap Fakta di Balik Momen Jabat Tangan dengan Moeldoko
-
AHY Masuk Istana, Elite Demokrat Warning Moeldoko: Tetap Lawan Jika Tidak Lakukan Hal Ini
-
Gelar Pidato Politik, AHY Tawarkan 14 Agenda Perubahan dan Perbaikan
-
Disebut Gak Ngerti Jadi Negarawan gegara Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Demokrat Minta Jokowi Belajar dari SBY
-
Momen Langka SBY - Megawati Satu Meja, Demokrat: Kerenggangan Keduanya Bagian Masa Lalu
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung