Suara.com - Hidayat Nur Wahid menyampaikan tanggapannya terkait pemecatan Ketua Umum KNPI yang melaporkan Abu Janda. Hidayat menilai peristiwa ini ada kemiripan dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit.
Lewat sebuah cuitan yang diunggah pada Senin (8/3/2021) Hidayat menduga seperti ada wabah yang menular dari peristiwa KLB Demokrat ke pemecatan Ketum KNPI.
Ia menyebut dua peristiwa tersebut sama-sama mendapat penolakan dari pimpinan organisasi karena disebut melanggar AD/ART yang sah.
"Setelah KLB di Partai Demokrat, ada pemecatan Ketum KNPI yang adukan abu janda. Ada wabah yg menular?" tulis Hidayat.
"2 peristiwa itu ditolak keras oleh induk/Pimpinan Organisasi karena melanggar AD&ART yang sah," lanjutnya.
Oleh sebab itu, Hidayat meminta agar dipastikan bahwa Indonesia masih negara demokrasi dan negara hukum. Dalam cuitan tersebut, Hidayat juga menyertakan beberapa tangkapan layar berita tentang KLB Demokrat dan pemecatan Ketum KNPI.
"Demi NKRI, negara harus hadir, jaga, dan pastikan Indonesia masih negara demokrasi dan negara hukum," pungkasnya.
Menanggapi cuitan tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Beberapa dari mereka sepakat dengan Hidayat, namun ada juga yang berpendapat lain.
"KNPI sudah bagus dibawah kepemimpinan beliau, segelitir oknum yang sangat menikmati lumpur kekuasaan berusaha menjegalnya," tulis warganet dengan akun @JAntam***.
Baca Juga: Usai Dipecat, Haris Pertama Pelapor Abu Janda Kutip Kata-kata Peter Drucker
"Berarti bukan demokrat aja yang dirampok.. KNPI juga..." tulis warganet dengan akun @yoel***.
"Urusan partai, organisasi dan ormas-ormas lainnya masa negara mau ikut campur. Urus ajah masing-masing selesaikan dengan baik sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Gak usah framing seolah-olah pemerintah menekan demokrasi. Konflik & dualisme itu biasa dan sudah terjadi di partai-partai lain sejak dulu," tulis warganet dengan akun @OkiWas***.
"Betul... PKS juga kan pernah merasakan konflik internal, ketika Fahri Hamzah dkk dipecat. Apakah itu karena kesalahan pemerintah juga???" tulis warganet lain dengan akun @iday_kara***.
Melansir dari SuaraBogor.id, Ketua KNPI Haris Pertama dikabarkan telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua umum DPP KNPI. Diduga, Haris Pertama dipecat karena selalu jalan sendiri, tanpa adanya koordinasi dengan organisasi.
Berita Terkait
-
Natalius Pigai Curiga Hasil KLB Geser Mahfud MD dan 4 Berita SuaraJogja
-
Buntut KLB Demokrat, AHY-34 Ketua DPD Datangi Kemenkumham dan KPU
-
Dituding Langgar Prokes, Panitia KLB Demokrat Bakal Dilaporkan ke Bareskrim
-
Pemerintah Akui AD ART 2020, Wasekjen Demokrat: Selamat untuk Seluruh Kader
-
Usai Dipecat, Haris Pertama Pelapor Abu Janda Kutip Kata-kata Peter Drucker
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?