Suara.com - Militer Myanmar menyewa seorang pelobi berdarah Israel-Kanada dengan bayaran Rp 28 miliar untuk membantu menjelaskan "situasi sebenarnya" kepada Amerika Serikat dan negara lain.
Menyadur Sky News, Rabu (10/3/2021) dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, Ari Ben-Menashe akan disewa junta Myanmar untuk menjelaskan "situasi sebenarnya" di negara tersebut.
Itu terjadi setelah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 ditangkap sejak 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington.
Mantan pedagang senjata tersebut juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perusahaan yang berbasis di Montreal akan "membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut," jelas dokumen tersebut.
Pria kelahiran Teheran tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa dia ditugaskan untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.
Dia menambahkan bahwa para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama melakukan genosida.
Kabar tersebut langsung mendapat kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Baca Juga: Dewan Militer Myanmar Beredel 5 Media, Ada Editor yang Ditangkap
"Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan." ujar John Sifton.
Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan: "Ada sangat sedikit pelobi di dunia yang dengan jelas akan merampas uang dari tangan berdarah seperti junta militer Myanmar, tetapi mereka rupanya memecahkan cetakan ketika mereka mengeruk sejenisnya seperti Ari Ben-Menashe - yang sebelumnya mewakili para pemimpin militer Sudan Selatan yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mendiang Robert Mugabe, diktator brutal Zimbabwe.
"Satu-satunya kabar baik adalah para jenderal Myanmar mungkin tidak akan mendapatkan uang mereka karena tidak ada jumlah lobi yang dapat menutupi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di negara mereka." sambungnya.
Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah akan membayar perusahaannya 2 juta dolar atau sekitar Rp 28,8 miliar.
Tapi karena Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, dokumen tersebut mengatakan pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".
Perjanjian tersebut diserahkan pada hari Senin ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan dipublikasikan secara online.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Cara Cek Rasionalisasi SNBP 2026 Agar Tidak Salah Pilih Jurusan
-
Pimpin Rapat Kabinet dari London, Prabowo Bahas Penertiban Kawasan Hutan
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah
-
Ironi Harta Miliaran Bupati Pati dan Walkot Madiun: Sama-sama Terjaring OTT KPK, Siapa Paling Kaya?
-
Komisi A DPRD DKI Soroti 'Timing' Modifikasi Cuaca Jakarta: Jangan Sampai Buang Anggaran!
-
Pakai Jaket Biru dan Topi Hitam, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
-
Horor di Serang! Makam 7 Tahun Dibongkar, Tengkorak Jenazah Raib Misterius
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK