Suara.com - Militer Myanmar menyewa seorang pelobi berdarah Israel-Kanada dengan bayaran Rp 28 miliar untuk membantu menjelaskan "situasi sebenarnya" kepada Amerika Serikat dan negara lain.
Menyadur Sky News, Rabu (10/3/2021) dalam dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, Ari Ben-Menashe akan disewa junta Myanmar untuk menjelaskan "situasi sebenarnya" di negara tersebut.
Itu terjadi setelah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas dan 1.900 ditangkap sejak 1 Februari ketika militer merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington.
Mantan pedagang senjata tersebut juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perusahaan yang berbasis di Montreal akan "membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut," jelas dokumen tersebut.
Pria kelahiran Teheran tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa dia ditugaskan untuk meyakinkan AS bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke Barat dan menjauh dari China.
Dia menambahkan bahwa para jenderal ingin memukimkan kembali Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer tahun 2017 di mana PBB menuduh para jenderal yang sama melakukan genosida.
Kabar tersebut langsung mendapat kritik keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Baca Juga: Dewan Militer Myanmar Beredel 5 Media, Ada Editor yang Ditangkap
"Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan." ujar John Sifton.
Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan: "Ada sangat sedikit pelobi di dunia yang dengan jelas akan merampas uang dari tangan berdarah seperti junta militer Myanmar, tetapi mereka rupanya memecahkan cetakan ketika mereka mengeruk sejenisnya seperti Ari Ben-Menashe - yang sebelumnya mewakili para pemimpin militer Sudan Selatan yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan mendiang Robert Mugabe, diktator brutal Zimbabwe.
"Satu-satunya kabar baik adalah para jenderal Myanmar mungkin tidak akan mendapatkan uang mereka karena tidak ada jumlah lobi yang dapat menutupi apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang di negara mereka." sambungnya.
Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan kesepakatan telah dicapai dengan menteri pertahanan junta, Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah akan membayar perusahaannya 2 juta dolar atau sekitar Rp 28,8 miliar.
Tapi karena Mya Tun Oo dan jenderal top lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, dokumen tersebut mengatakan pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".
Perjanjian tersebut diserahkan pada hari Senin ke Departemen Kehakiman sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing AS dan dipublikasikan secara online.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
Terkini
-
Di Balik Senyum di Posko Pengungsian, Perempuan Sumatra Menanggung Beban Sunyi yang Berat
-
Kendala Teknis di Kemenhaj, Pelunasan Biaya Haji Khusus 2026 Tersendat
-
KPK Panggil Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dalam Kasus RSUD Koltim
-
KemenP2MI Kirim Logistik Bantuan Darurat untuk Ribuan Korban Banjir & Longsor di Sumatra
-
Program KDKMP Jadi Program Pemerintah Terpopuler, Menteri Ferry Raih Disway Awards 2025
-
Satgas PKH Mulai Bergerak, Usut Misteri Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Menata Ulang Jaminan Sosial untuk Mendorong Produktivitas Nasional
-
Rekaman CCTV hingga Buku Nikah Dikirim ke Labfor, Laporan Perzinahan Inara Rusli Masuk Babak Krusial
-
KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker
-
Rano Karno Minta Warga Jakarta Berbenah: Stop Buang Sampah ke Sungai!