Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendorong Kepolisian untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di seluruh ruangan pemeriksaan hingga setingkat Polsek. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyiksaan saat pemeriksaan.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa mayoritas ruang pemeriksaan setingkat Mabes Polri atau Polres sudah dilengkapi oleh CCTV. Namun, hingga saat ini masih terdapat pula kantor-kantor setingkat Polres yang belum dilengkapi cctv di ruang pemeriksaannya.
Komnas HAM RI juga pernah mengajukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyediakan dana pengadaan CCTV di ruang pemeriksaan.
"Waktu kami ketemu sama Pak Kapolri kami ingatkan memang, tolong ada satu prioritas di kepolisian karena memang dana di kepolisian juga besar, pembelian sarana dan prasana untuk melengkapi CCTV di ruang penyidikan," kata Choirul di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2021).
Pemasangan CCTV dianggap Komnas HAM sebagai bentuk meminimalisir adanya penyiksaan yang dilakukan anggota polisi kepada tersangka saat pemeriksaan.
Choirul lantas mengungkit soal salah satu peraturan kapolri di era Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri untuk memastikan zero tolerance untuk anti penyiksaan. Dalam perkap itu dijelaskan bahwa salah satu tindakan yang paling sederhana adalah memasang CCTV di ruang-ruang pemeriksaan.
Menurutnya hal tersebut bisa kembali dimaksimalkan supaya tidak ada lagi cerita hilangnya nyawa saat pemeriksaan polisi.
"Perkap itu salah satunya alatnya adalah CCTV dipasang di semua tempat-tempat pemeriksaan, itu yang menurut kami harus menjadi salah satu prioritas di internal kepolisian secara keseluruhan," tutup dia.
Baca Juga: Komnas HAM: Tak Mudah Bawa Kasus Laskar FPI ke Pengadilan Internasional
Berita Terkait
-
Pelaku Buron, Komisi XIII DPR Desak Negara Hadir Lindungi Perempuan Korban Penyiksaan di Bandung
-
Sony Sonjaya 'Bernyanyi', Dugaan Pengadaan CCTV Rp300 Miliar Muncul di Kasus MBG
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Pigai Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Komentar Komnas HAM Sangat Dangkal
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI