Suara.com - Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku tak ingin lagi Perumda Pembangunan Sarana Jaya memegang proyek Intermediate Treatment Facility (ITF). Sebab belum lama ini Direktur Utama nonaktif Sarana Jaya Yoory C Pinontoan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.
Gubernur DKI Anies Baswedan menyerahkan penggarapan empat proyek ITF kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Menurut Gembong, pihaknya di legislatif bisa mengawasi DLH yang merupakan mitra kerja DPRD. Sementara BUMD dan dewan memiliki batasan dalam hal pengawasan.
"Kalau penugasan sudah diserahkan ke BUMD itu yang melakukan pengawasan kan Pemprov, artinya tangan DPRD sangat terbatas untuk melakukan pengawasan," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Minggu (14/3/2021).
Pengawasan proyek strategis ini menjadi penting bagi Gembong. Ia tak ingin proyek besar ke depannya dikorupsi lagi seperti kasus Yoory.
"Kalau penugasan diberikan ke SKPD terkait, pengawasan dewan jauh lebih dalam. Lebih detail untuk bisa segera terwujudnya ITF yang digadang-gadang oleh Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai berkali-kali groundbreaking tapi enggak pernah terwujud," ucap Gembong.
Gembong meminta agar keempat proyek ITF itu digarap langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Untuk penanganan ITF jauh lebih pas kalau kita serahkan ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait," tuturnya.
Menurut Gembong, DLH memahami proses pengolahan sampah lebih baik dibandingkan dua BUMD tersebut. Jika dipegang DLH, maka pengolahan samlah menjadi energi terbarukan bisa berjalan lebih baik.
Baca Juga: BW Bela Demokat Kubu AHY, PDIP: Kerjanya di TGUPP Anies Jauh dari Harapan
"Secara teknis dan rohnya yang paling mengetahui masalah ITF adalah SKPD terkait. Sekarang kalau mau jujur, ngerti apa Sarana Jaya ngurusin ITF? Kan enggak nyambung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
Tak Hanya PDIP, Komisi II DPR Klaim Bakal Tampung Usulan Golkar hingga Gerindra Soal Model Pilkada
-
PDIP Pilih Jadi 'Penyeimbang': Strategi Cerdas atau Sekadar Oposisi Abu-Abu?
-
Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, PDIP Intens Lobi Partai Lain di Parlemen
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek