Suara.com - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode bukan berasal dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Keyakinan Fahri itu didasarkan pada jawaban Jokowi yang menolak adanya wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Sebab, menurutnya, Jokowi tidak ingin dikenang sebagai pribadi yang menginginkan jabatan presiden secara berturut selama tiga kali.
"Itu lah yang saya kira harus kita lacak sekarang ini. Sebab kalau dari presiden sendiri tidak mungkin. Mengapa? Saya sendiri pernah dua kali bertanya langsung kepada presiden soal ini sebelum berakhir jabatan, dan jawabannya bulat, beliau (Jokowi) katakan tidak ingin dikenang sebagai orang yang menginginkan jabatan kembali. Apalagi itu memerlukan perubahan konstitusi," kata Fahri dalam keterangannya, mengutip ulang jawaban Jokowi, Rabu (17/3/2021).
Meski meyakini wacana itu tidak berasal dari Jokowi, namun Fahri sendiri memandang sulit mengetahui asal-muasal adanya wacana penambahan masa jabatan presiden.
"Dugaan saya (kalau kita tidak naif), ini kemudian menjadi berita di sosial media yang sudah sering terjadi, dan kita over acting dengan berita-berita itu. Atau yang kedua memang ada kelompok yang menghembuskan isu ini, untuk kepentingan kelompoknya tentu," kata Fahri.
Padahal menurut Fahri wacana terkait penambahan masa jabatan presiden sebenarnya sudah selesai sampai di tingkat presiden. Mengingat wacana itu bukan isu yang bersumber dari presiden.
Karena itu, dia meminta para elite negeri tidak sibuk atas sesuatu yang sebenarnya bukan bersumber dari sumber yang sebenarnya. Fahri sekaligus menyoroti adanya kebiasaan yang ia anggap jelek, di mana semua isu termasuk yang tidak datang dari pihak yang legitimate justru dibesar-besarkan.
"Apalagi kemudian ikut-ikutan menganggap Jokowi yang bersalah. Padahal, sebenarnya perubahan konstitusi itu nyaris tidak di tangan presiden, melainkan di tangan MPR. Karena itu, kalau pun toh ada, presiden di situ hanya terlibat di ujung dia ketika MPR sudah mengajukan perubahan. Tapi, presiden tidak ikut," pungkas Fahri.
Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode
Baca Juga: Soal Demokrat, Fahri Hamzah Bakal Lakukan Ini Andai Jadi Moeldoko
Jokowi sebelumnya, mengaku tidak berniat kembali menjadi presiden hingga tiga periode. Sikap itu disampaikan Jokowi menanggapi isu jabatan presiden tiga periode yang belakangan mengemuka di tengah publik.
“Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah,” ujar dia di Istana Merdeka, pada Senin (15/3/2021).
Kala itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode.
Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.
“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” katanya.
Berita Terkait
-
Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin
-
Kiamat Rumah Tapak? Orang Indonesia di Masa Depan Harus Hidup Vertikal
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Tepis Salah Paham Ekonomi Prabowo, Fahri Hamzah: SDA Harus Dikuasai Negara, Bukan Korporasi
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!