Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut berkomentar mengenai kisruh kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Mardani menilai kudeta yang terjadi di Demokrat akan mengancam demokrasi.
Hal itu disampaikan Mardani melalui akun twitter pribadinya @mardanialisera seperti dilihat Suara.com, Senin (22/3/2021).
"Bismillah, kasus yang menimpa rekan-rekan @PDemokrat memberi peringatan, jika tidak kita kelola secara hati-hati akan membahayakan demokrasi negeri ini. Situasi yang jelas tidak sesuai dengan semangat penguatan partai sebagai salah satu institusi terpenting dalam demokrasi," kata Mardani dalam cuitannya.
Menurut Mardani, demokrasi tanpa partai yang kuat dan solid itu akan tidak ada apa-apanya. Kata dia, para penganjur demokrasi, para pelaku dan aktifis demokrasi pasti punya naluri untuk memperkuat partai, bukan memperlemahnya.
Mardani kemudian menyindir orang yang melakukan kudeta terhadap Demokrat sebagai orang yang anti demokrasi. Ia menilai para pelaku kudeta tidak memiliki kepribadian yang kuat demokrasi serta hanya melihat partai sebatas kekuasaan.
"Terlihat bagaimana kaderisasi itu betul-betul dinafikan. Ada seseorang yang tidak pernah melakukan kaderisasi justru ada di pucuk kepemimpinan. Sesuatu hal yang luar biasa dan sangat jarang terjadi di negara-negara demokrasi yang mapan," tuturnya.
Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, partai yang sehat merupakan partai yang terlembaga. Partai, kata dia, sebisa mungkin harus terbebas dari kepentingan individu.
"Sebaliknya jika partai hanya menjadi alat kepentingan pribadi individu dan dimana sistem atau aturan main itu dikangkangi oleh kepentingan personal, maka selama itu pula partai itu akan menjadi partai yang kerdil dan tradisional. Tidak akan kokoh menjadi elemen pendukung demokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani menyebut, adanya fenomena kudeta ini hanya mematikan semangat berorganisasi yang alamiah. Kompetisi menang dan kalah adalah seni pertarungan dalam berdemokrasi.
Baca Juga: Kubu Moeldoko Tuding Kantor DPP Atas Nama Pribadi, Herzaky: Itu Fitnah!
"Namun jika kemudian penyelesaiannya adalah dengan cara-cara seperti ini, tentu menyebabkan hakekat berorganisasi menjadi mati, hakekat belajar bertarung secara alamiah berdasarkan konstitusi menjadi bubar. Kudeta politik merupakan cawa awam berpolitik dan itu berbahaya bagi demokrasi," tandasnya.
Untuk diketahui, Demokrat saat ini sedang menghadapi badai perpecahan di internal partai. Konflik terjadi antara Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara, yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum.
Tag
Berita Terkait
-
Kubu Moeldoko Tuding Kantor DPP Atas Nama Pribadi, Herzaky: Itu Fitnah!
-
Berkas Partai Demokrat Versi KLB Belum Lengkap,Ini Penjelasan Yasonna Laoly
-
Marzuki Alie Pengin Minta Ahli Tulis Sejarah Demokrat
-
Menkumham Anggap Berkas Belum Lengkap, Kubu Moeldoko: Kami Harus Taat Hukum
-
Keras! Andi Arief Beri Nama KLB Demokrat Jadi Partai Gagal Kudeta
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti