Suara.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan kepada pemangku amanat akan adanya bom waktu apabila tidak mengubah kondisi ketidakdilan perekonomian yang meminggirkan umat Islam. Menurutnya hal tersebut harus disikapi oleh pembuatan kebijakan yang ramah Islam.
Din mengatakan siapapun penyelenggara negara harus bisa menyadari umat Islam adalah rakyat Indonesia juga. Menurutnya para pemangku amanat harus menyikapi hal tersebut secara proporsional.
"Kita harus menolak pikiran dan terutama upaya ingin menggantikan dasar negara pancasila, harus tolak," kata Din saat berdiskusi dalam kanal YouTube Fadli Zon Official, Selasa (23/3/2021).
Din pun berpendapat perlu adanya sebuah kebijakan yang ramah terhadap Islam.
Ia kemudian mengambil contoh soal ketidakadilan perekonomian yang melahirkan kesenjangan antara masyarakat.
Ketika hanya ada segelintir orang yang menguasai aset nasional di atas 50 persen dan umat Islam terpinggirkan secara ekonomis, Din melihat itu akan menjadi bom waktu.
Menurutnya hal itu belum disadari oleh para pemimpin Indonesia. Din mengaku sudah mencoba untuk berdiskusi dengan pihak terkait untuk melakukan perubahan supaya bom waktu itu tidak terjadi.
"Nah, ini yang harus segera kita sadari, kita dialogkan kepada umat agama-agama lain, juga tidak perlu ada sikap yang melihat Islam secara sinis apalagi mau ditekan, enggak mungkin."
Baca Juga: Din Syamsuddin Curiga Jokowi Restui Moeldoko Ambil Alih Demokrat
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri