Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Presiden Jokowi mempercayakan sekitar 19 ribu hektare tanah untuk dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah.
Rocky Gerung mempertanyakan hal itu karena menurutnya lahan tidak boleh dikuasai negara. Dia juga menyinggung beda sikap pemerintahan Jokowi kepada Muhammadiyah dan FPI.
Filsuf asal Manado tersebut bahkan mengatakan rezim memecah belah masyarakat dan terkesan menyingkirkan peranan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui video berjudul "Politik Belah Bambu. Muhammadiyah Coba Dirangkul, FPI Dipukul" yang disiarkan lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (26/3/2021).
Rocky Gerung mengatakan, upaya pemberian tanah kepada pemuda Muhammadiyah oleh pemerintah tersebut merupakan keanehan.
"Itu ngapain Presiden bagi-bagi lahan. Kan lahan gak boleh dikuasai negara. Lahan harus dimiliki rakyat yang tak punya lahan. Pemuda dikasih lahan itu aneh," katanya seperti dikutip Suara.com.
Rocky Gerung mempertanyakan alasan di balik pemberian tanah belasan hektare tersebut. Dia tampak seperti mencurigai ada maksud terselubung.
"Mungkin Jokowi ingin supaya pemuda jangan demo di jalan bajak sawah saja," tukas dia.
Pengamat politik itu kemudian mengungkit opininya perihal perpolitikan. Ada golongan yang dimasukkan dalam bagian pemerintahan, tetapi ada pula yang dikecualikan.
Baca Juga: Kepada Bupati se-Indonesia, Presiden Kritik Penggunaan Anggaran Diecer-ecer
Dia kemudian menyoroti FPI yang sempat menuai kehebohan sampai dibubarkan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurut Rocky Gerung, perbedaan perlakuan ke FPI dan Muhamadiyah menandakan bahwa pemerintahan Jokowi membelah masyarakat.
"Kalau FPI di-exclude, pemuda Muhammadiyah di-include. Ada yang diusir, ada yang dimasukkan. Itu cara rezim membelah masyarakat. Pemuda sekarang terbelah hanya karena urusan tanah," tukas Rocky.
"Ada yang dicambuk, ada yang dikasih makanan. Ada yang digetok palanya. Ada yang dikasih wortel," imbuh dia.
Rocky Gerung melanjutkan, hal itu cukup wajar apabila terjadi dalam tubuh partai politik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemuda yang dasarnya melawan.
Kata dia, pemberian tanah akan membuat pemuda tunduk. Padahal anak muda seharusnya berada di luar lingkaran kekuasaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
KUR Bank Mandiri Tembus Rp25,63 Triliun hingga Juli 2026, Puluhan Ribu UMKM Naik Kelas
-
Bukan Cuma Jasad, Tanah Makam Sutrimo Juga Diambil untuk Pemeriksaan Forensik
-
Bara di Anak Tuha: Saat Sengketa Lahan Berujung Pembakaran PT BSA
-
Bahaya Scroll Society: Saat Anak Muda Mahir Scrolling, Lupa Berpikir
-
Profil dan Karier Aida Budiman yang Diusulkan Prabowo Jadi Deputi Gubernur Senior BI
-
Broker Global Kantongi Lisensi Seychelles, Standar Regulasi Makin Diperkuat
-
Jalan Gelap Membawa Petaka: 3 Nyawa Melayang Usai 2 Motor Terlibat Adu Banteng di Mojokerto
-
Sambut HUT RI, Monumen 9 Pilar Bogor Berbalut Merah Putih
-
5 Gold ETF Syariah Resmi Diluncurkan, Analis Soroti Dampaknya Pada Pasar Emas
-
Akses Keuangan Melesat, Literasi Tertinggal: Trader Muda Diminta Waspadai Risiko