Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Presiden Jokowi mempercayakan sekitar 19 ribu hektare tanah untuk dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah.
Rocky Gerung mempertanyakan hal itu karena menurutnya lahan tidak boleh dikuasai negara. Dia juga menyinggung beda sikap pemerintahan Jokowi kepada Muhammadiyah dan FPI.
Filsuf asal Manado tersebut bahkan mengatakan rezim memecah belah masyarakat dan terkesan menyingkirkan peranan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui video berjudul "Politik Belah Bambu. Muhammadiyah Coba Dirangkul, FPI Dipukul" yang disiarkan lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (26/3/2021).
Rocky Gerung mengatakan, upaya pemberian tanah kepada pemuda Muhammadiyah oleh pemerintah tersebut merupakan keanehan.
"Itu ngapain Presiden bagi-bagi lahan. Kan lahan gak boleh dikuasai negara. Lahan harus dimiliki rakyat yang tak punya lahan. Pemuda dikasih lahan itu aneh," katanya seperti dikutip Suara.com.
Rocky Gerung mempertanyakan alasan di balik pemberian tanah belasan hektare tersebut. Dia tampak seperti mencurigai ada maksud terselubung.
"Mungkin Jokowi ingin supaya pemuda jangan demo di jalan bajak sawah saja," tukas dia.
Pengamat politik itu kemudian mengungkit opininya perihal perpolitikan. Ada golongan yang dimasukkan dalam bagian pemerintahan, tetapi ada pula yang dikecualikan.
Baca Juga: Kepada Bupati se-Indonesia, Presiden Kritik Penggunaan Anggaran Diecer-ecer
Dia kemudian menyoroti FPI yang sempat menuai kehebohan sampai dibubarkan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurut Rocky Gerung, perbedaan perlakuan ke FPI dan Muhamadiyah menandakan bahwa pemerintahan Jokowi membelah masyarakat.
"Kalau FPI di-exclude, pemuda Muhammadiyah di-include. Ada yang diusir, ada yang dimasukkan. Itu cara rezim membelah masyarakat. Pemuda sekarang terbelah hanya karena urusan tanah," tukas Rocky.
"Ada yang dicambuk, ada yang dikasih makanan. Ada yang digetok palanya. Ada yang dikasih wortel," imbuh dia.
Rocky Gerung melanjutkan, hal itu cukup wajar apabila terjadi dalam tubuh partai politik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemuda yang dasarnya melawan.
Kata dia, pemberian tanah akan membuat pemuda tunduk. Padahal anak muda seharusnya berada di luar lingkaran kekuasaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan