Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Presiden Jokowi mempercayakan sekitar 19 ribu hektare tanah untuk dikelola oleh PP Pemuda Muhammadiyah.
Rocky Gerung mempertanyakan hal itu karena menurutnya lahan tidak boleh dikuasai negara. Dia juga menyinggung beda sikap pemerintahan Jokowi kepada Muhammadiyah dan FPI.
Filsuf asal Manado tersebut bahkan mengatakan rezim memecah belah masyarakat dan terkesan menyingkirkan peranan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut.
Hal itu disampaikan Rocky Gerung melalui video berjudul "Politik Belah Bambu. Muhammadiyah Coba Dirangkul, FPI Dipukul" yang disiarkan lewat kanal YouTube miliknya, Jumat (26/3/2021).
Rocky Gerung mengatakan, upaya pemberian tanah kepada pemuda Muhammadiyah oleh pemerintah tersebut merupakan keanehan.
"Itu ngapain Presiden bagi-bagi lahan. Kan lahan gak boleh dikuasai negara. Lahan harus dimiliki rakyat yang tak punya lahan. Pemuda dikasih lahan itu aneh," katanya seperti dikutip Suara.com.
Rocky Gerung mempertanyakan alasan di balik pemberian tanah belasan hektare tersebut. Dia tampak seperti mencurigai ada maksud terselubung.
"Mungkin Jokowi ingin supaya pemuda jangan demo di jalan bajak sawah saja," tukas dia.
Pengamat politik itu kemudian mengungkit opininya perihal perpolitikan. Ada golongan yang dimasukkan dalam bagian pemerintahan, tetapi ada pula yang dikecualikan.
Baca Juga: Kepada Bupati se-Indonesia, Presiden Kritik Penggunaan Anggaran Diecer-ecer
Dia kemudian menyoroti FPI yang sempat menuai kehebohan sampai dibubarkan pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurut Rocky Gerung, perbedaan perlakuan ke FPI dan Muhamadiyah menandakan bahwa pemerintahan Jokowi membelah masyarakat.
"Kalau FPI di-exclude, pemuda Muhammadiyah di-include. Ada yang diusir, ada yang dimasukkan. Itu cara rezim membelah masyarakat. Pemuda sekarang terbelah hanya karena urusan tanah," tukas Rocky.
"Ada yang dicambuk, ada yang dikasih makanan. Ada yang digetok palanya. Ada yang dikasih wortel," imbuh dia.
Rocky Gerung melanjutkan, hal itu cukup wajar apabila terjadi dalam tubuh partai politik. Namun, hal itu tidak berlaku bagi pemuda yang dasarnya melawan.
Kata dia, pemberian tanah akan membuat pemuda tunduk. Padahal anak muda seharusnya berada di luar lingkaran kekuasaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Nadiem Makarim Dirawat di RS Saat Sidang Perdana, Apa Keputusan Hakim?
-
BGN Minta Kepala SPPG Awasi Ketat Proses Memasak dan Distribusi MBG
-
Tangkal Hoaks, Polda Metro Jaya dan FWP Gelar Uji Kompetensi Wartawan
-
Menko Usul WFA Nasional 2931 Desember 2025 untuk Dukung Mobilitas Nataru
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
KPK Cecar Zarof Ricar Soal Percakapannya dengan Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan
-
Prabowo Bongkar Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Tambang Ilegal dan Penyelundupan
-
KPK Pastikan Akan Panggil Gus Yaqut Pekan Ini untuk Kasus Kuota Haji
-
BGN Perketat SOP, Mobil Pengantar MBG Tak Lagi Masuk Halaman Sekolah
-
Dua Bibit Siklon Dekati Indonesia, Cek Daftar Daerah Berpotensi Terdampak