Suara.com - Setelah menjalankan tugas-tugas berbahaya, seperti melacak bom dan menghalau massa demonstran, anjing dan kuda di dinas pemerintahan berhak bisa pensiun dengan layak.
Pekerjaan mereka termasuk berisiko tinggi. Mencari orang-orang yang masih hidup di reruntuhan gedung, melacak bahan peledak, buron, dan penyelundup obat-obatan terlarang.
Selain itu, mereka juga membantu petugas keamanan dalam mengendalikan kerumunan massa. Semuanya dilakukan dengan imbalan makanan, tempat tinggal, dan sekali-kali, usapan di kepala.
Tetapi saat pensiun tiba, berakhir pula perawatan negara untuk para anjing dan kuda yang bertugas di kepolisian, penjaga perbatasan, dan dinas pemadam kebakaran di Polandia.
Mereka bebas tugas begitu saja, tanpa adanya perlindungan kesejahteraan masa depan. Menyusul seruan dari anggota dinas terkait, Kementerian Dalam Negeri Polandia lalu mengusulkan undang-undang yang akan memberi status resmi kepada hewan-hewan ini, dan memberikan pensiun untuk membantu membayar tingginya ongkos perawatan yang akan ditanggung pemilik baru para hewan ini.
Kewajiban moral
Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski menggambarkan rancangan undang-undang tersebut adalah kewajiban moral yang harus mendapat dukungan suara bulat saat diajukan ke parlemen untuk disetujui pada akhir tahun ini.
Jika nantinya berhasil lolos, undang-undang baru ini akan memengaruhi sekitar 1.200 anjing dan lebih dari 60 kuda yang saat ini masih bertugas.
"Ada lebih dari satu nyawa manusia telah diselamatkan, lebih dari satu penjahat berbahaya telah ditangkap berkat hewan-hewan yang bertugas ini,” ujar Kaminski pada Februari lalu.
Baca Juga: Thailand Latih Anjing Pelacak Covid-19, Diklaim 95 Persen Akurat
Menurut data Kementerian Dalam Negeri Polandia, setiap tahunnya, sekitar 10% hewan yang bertugas di dinas negara dipensiunkan.
Sebagian besar dari hewan itu adalah anjing jenis gembala jerman atau belgia.
Pawel Kuchnio, seorang pawang anjing pelacak di Kepolisian Warsawa, Orbita, mengatakan anjing pensiunan dari dinas kepolisian hampir selalu butuh perawatan medis yang mahal untuk menangani keluhan seperti tegangnya sendi belakang.
Adanya uang pensiun untuk para hewan ini "pasti akan sangat membantu dan mempermudah segala sesuatu,” ujar Kuchnio.
RUU tersebut nantinya akan mengonfirmasi aturan tidak tertulis bahwa pawang hewan punya prioritas pemeliharaan sebelum hewan-hewan ini ditawarkan untuk diadopsi.
Tetapi yang lebih penting, RUU ini juga akan memperluas tanggung jawab negara atas hewan-hewan tersebut hingga masa pensiun mereka dan menjamin dukungan finansial bagi pemiliknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
Terkini
-
Sempat Sakit, Adik Jusuf Kalla Diperiksa Kasus Korupsi PLTU Rp1,35 Triliun Hari Ini!
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan