Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyayangkan sikap dan pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang ia nilai selalu penuh dengan kebohongan.
Padahal, AHY sempat menaruh harapan Moeldoko mengeluarkan pernyataan bernas, usai tidak muncul sejak didaulat sebagai Ketua Umum Demokrat versi hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.
"Kami pikir setelah lebih tiga minggu tak bersuara KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi. Bahkan seolah menghasut dengan pernyataan soal pertentangan ideologi," kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (29/3/2021).
AHY mengatakan kebohongan kubu Moeldoko bukan lagi ha yang baru. Ia beruhar kebohongan Moeldoko sudah terjadi bahkan sejak awal, mencuatnya isu kudeta Partai Demokrat.
"Seluruh kader Partai Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tak peduli etika dan nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa beradab. Apalagi nilai etika keperwiraan dan keprajuritan," ujar AHY.
Sebelumnya, AHY memandang Moeldoko saat ini tengah mencari pembenaran atas kebohongan yang terus ia lakukan bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.
Pencarian pembenaran itu, kata AHY gencar dilakukan mulai dari konferensi pers kubu KLB di Hambalamg Bogor hingga terbaru, yakni pernyataan Moeldoko soal adanya pertarungan ideologis di Partai Demokrat.
"Kami berkesimpulan upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat bertujuan agar KSP Meoldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama dan mudah ditebak dan makin menunjukan KSP Moeldoko dan gerombolannya tidak punya alasan fundamental dan telah keluar dari akal sehat," tutur AHY.
AHY berujar bahwa kubu Moeldoko juga sedang berupaya mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Padahal, menurut AHY isu itu dimunculkan dampak dari kubu Moeldoko yang tidak mampu menunjukak legalitas penyelenggaraan dan hasil KLB Deli Serdang.
Baca Juga: Tak Bisa Tunjukkan Legalitas KLB, AHY: Moeldoko Kini Sibuk Cari Pembenaran
"Kubu KSP Meldoko tidak mampu menunjukan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata perbuatan melawan hukum. Kedua ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024," tutur AHY.
"Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?" pungkas AHY.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak