Soal SIKM Jakarta, Pemprov DKI Tunggu Aturan dari Pusat

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, sebelum menentukan ada tidaknya pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta.

Diketahui tahun lalu saat di masa pandemi Covid-19, Pemprov DKI memberlakukan SIKM. Pemberlakuan itu seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran.

"Kami masih menunggu, kemarin sore barusan ada rakor, yang pimpin Pak Menko Perekonomian, di antaranya juga membahas peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan mobilitas penduduk di musim libur lebaran," kata Anies di Jakarta, Minggu (4/4/2021).

Menurut Anies, nantinya ada tidaknya pemberlakuan SIKM Jakarta akan menyesuaikan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. Karena itu Pemprov DKI kekinianmemilih menunggu kebijakan resmi yang diambil pusat.

"Nah, kita di Jakarta akan menunggu dulu sampai ada ketentuan dari pemerintah pusat, nanti kita menyesuaikan," ujarnya.

Diketahui, pemerintah pusat resmi melarang masyarakat menjalankan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021 atau mudik lebaran. Larangan itu berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Keputusan itu diambil dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di kantornya secara luring dan daring, Jumat (26/3/2021).

"Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir melalui konferensi pers yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko PMK.

Larangan mudik Lebaran berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Hadiri Pernikahan Atta-Aurel, Tengku Zul Bandingkan dengan Anies

Hal tersebut dilakukan selain mengurangi penyebaran virus Corona (Covid-19), juga untuk mensukseskan program vaksinasi yang digalakkan pemerintah.

Muhadjir mengungkapkan larangan mudik Lebaran mulai berlaku dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021.