Suara.com - Pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat di Darfur Barat setelah sedikitnya 40 orang tewas dan 58 luka-luka dalam bentrokan antarsuku selama tiga hari di ibu kota negara bagian tersebut, El Geneina, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Insiden itu merupakan yang terbaru dari kekerasan yang kembali bermunculan di Darfur sejak perjanjian perdamaian ditandatangani pada akhir 2020 dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditarik dari wilayah itu.
Pada Januari, sedikitnya 129 orang tewas dan 108.000 orang masih mengungsi setelah bentrokan serupa terjadi di El Geneina antara anggota suku Masalit dan suku Arab. Bala bantuan militer, yang dulu dikerahkan ke kota itu, sebagian besar sudah ditarik, kata penduduk kepada Reuters.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (5/4), komite keamanan dan pertahanan Sudan mengatakan telah memberi wewenang kepada pasukan untuk mengendalikan situasi dan melanjutkan gerakan pelucutan senjata secara paksa di wilayah tersebut.
Menurut penduduk El Geneina serta buletin keamanan internal PBB, yang dilihat oleh Reuters, ada penggunaan persenjataan berat dan granat berpeluncur roket di sana.
Gambar-gambar dan video yang diambil sejumlah warga memperlihatkan gumpalan asap di beberapa kawasan tempat tinggal di kota itu.
"Kota ini penuh dengan penjahat bersenjata dan kami tidak melihat keberadaan militer secara nyata untuk dapat melindungi warga sipil," kata seorang warga.
Pada Oktober tahun lalu, pemerintah peralihan Sudan menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok pemberontak Darfur penentang Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan.
Namun, serangan oleh anggota suku Arab Bashir --yang dipersenjatai untuk melawan pemberontak-- telah meningkat, demikian pula dengan bentrokan antarsuku.
Baca Juga: Meneliti Domba Batur, Pria Asal Sudan Ini Temukan 2 Variasi Genetika
Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian itu juga mulai merekrut pejuang di seluruh wilayah.
Pasukan internasional penjaga perdamaian pada awal tahun ini mulai menarik diri.
Pemerintah Sudan mengatakan pasukan penjaga perdamaian gabungan baru, yang diberi mandat berdasarkan perjanjian, akan dapat melindungi warga sipil. Namun, banyak orang di Darfur mengatakan mereka merasa kurang aman. (Sumber: Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Pesawat Jatuh Setelah Lepas Landas, Semua Penumpang Tewas
-
Dokter Militer Thailand Dipecat karena Beri Vaksin Palsu pada Pasukan PBB
-
Gegara Seekor Kucing Mengamuk, Pesawat Maskapai Sudan Mendarat Darurat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Tengah Gurun Pasir Libya, Diduga Tersesat
-
6 Negara yang Pernah Kudeta Militer Selain Myanmar
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional