Suara.com - Seorang diplomat Myanmar di Berlin, Jerman, dipecat dan dihapus status kewarganegaraannya setelah ikut menyuarakan aksi menentang junta militer.
Menyadur Channel News Asia, Senin (12/4/2021) Chaw Kalyar merupakan salah satu diplomat Myanmar di Berlin dan bertugas memberikan bantuan kepada sesama warga negara yang dicabut kewarganegaraannya.
Tapi, sang diplomat saat ini menghadapi kesulitan yang sama.
Bersama dengan dua rekan lainnya, dia bergabung dengan gerakan menentang junta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada 1 Februari.
"Awal Februari saya putus asa dengan kudeta, padahal sejak 2015 Myanmar berada di jalur yang benar," kata Chaw Kalyar. "Sejarah terulang kembali.
"Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu," tambah diplomat berusia 49 tahun itu. "Kami harus mengambil bagian dalam gerakan itu."
Chaw Kalyar, yang pada tahun 1988 masih duduk di bangku SMA ikut ambil bagian dalam protes massal menentang rezim militer, mengenang banyak teman yang terbunuh pada saat itu. "Saya menyimpan perasaan yang kuat di dalam diri saya sepanjang hidup saya," katanya.
Chaw Kalyar, yang berpangkat sekretaris ketiga di kedutaan besar di Berlin, mengatakan dia tidak akan duduk dan menonton krisis politik yang menimpa negaranya.
"Sebagai satu-satunya kedutaan dengan atase militer di Eropa, kami merasakan pengaruh mereka tumbuh: Sekarang mereka lebih sering datang ke kedutaan dan memberikan catatan propaganda tentang situasi di Myanmar," katanya.
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Warga Mengungsi ke India Menyusuri Jalur Setapak dan Got
Dia mengatakan dia memutuskan untuk beraksi setelah Kyaw Moe Tun, utusan tertinggi Myanmar di PBB, berbicara menentang para militer pada akhir Februari.
Kyaw Moe Tun telah mendesak militer untuk memulihkan pemerintahan sipil dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB. Setelah itu, dia dipecat oleh penguasa militer Myanmar dan dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.
"Saya sangat tersentuh (oleh) langkahnya," kata Chaw Kalyar. "Dia adalah pemimpin bagi kami dan kami bisa melakukannya juga."
Dia mengatakan pada 4 Maret, dia dan dua diplomat lainnya di kedutaan yang beranggotakan tujuh orang bergabung dengan gerakan pembangkangan dan memposting di Facebook pesan dukungan kepada pengunjuk rasa tak bersenjata di kampung halaman.
Kurang dari seminggu kemudian, katanya, ketiganya menerima surat yang memberi tahu mereka bahwa mereka dipecat dan paspor mereka ditarik.
"Ketika kami memposting pengumuman kami di Facebook, kami tahu apa konsekuensinya," kata Chaw Kalyar. "Kami tidak bisa pulang atau keluar dari Jerman karena mereka menarik paspor kami," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah