Akses Informasi Dibatasi, Pemuda Myanmar Buat Buletin "Molotov" Bawah Tanah

Suara.com - Pemuda Myanmar berjuang melawan pemblokiran Internet oleh junta dan penindasan informasi dengan membuat buletin cetak bawah tanah yang meledak-ledak.

Menyadur Channel News Asia, Minggu (11/4/2021) selama 56 hari berturut-turut telah terjadi pemutusan jaringan Internet di Myanmar, menurut kelompok pemantau NetBlocks.

Seorang warga 30 tahun dengan nama samaran Lynn Thant membuat buletin bawah tanah dan memberinya nama Molotov untuk menarik perhatian kaum muda.

"Ini adalah tanggapan kami terhadap mereka yang memperlambat arus informasi - dan itu merupakan ancaman bagi kami," katanya kepada AFP.

Ribuan pembaca mengunduh versi PDF dari publikasi tersebut dan mencetak serta mendistribusikan salinan fisiknya ke seluruh penjuru di Yangon, Mandalay dan daerah lainnya.

Lynn Thant juga sadar akan risiko yang ada di depannya jika ia sampai tercium oleh petugas keamanan junta militer.

Polisi dan tentara menangkap lebih dari 3.000 orang sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Sekitar 180 selebriti terkenal termasuk aktor, penyanyi, dan influencer media sosial juga sedang diburu dan terancam penjara tiga tahun.

"Jika kita menulis literatur revolusioner dan mendistribusikannya seperti ini, kita bisa berakhir di penjara selama bertahun-tahun," katanya.

Baca Juga: Puluhan Bocah Tewas di Myanmar, Junta Militer Enggan Disalahkan

"Bahkan jika salah satu dari kita ditangkap, ada anak muda yang akan terus memproduksi buletin Molotov. Bahkan jika salah satu dari kita terbunuh, orang lain akan muncul ketika seseorang jatuh. Buletin Molotov ini akan terus ada hingga revolusi berakhir dan berhasil." jelasnya.

Dia mengatakan sejauh ini buletin tersebut telah menjangkau lebih dari 30.000 orang di Facebook dan audiens utamanya adalah para aktivis Generasi Z.

Salinan buletin juga didistribusikan di bawah radar di pasar produk.

Myanmar hidup di bawah kekuasaan militer selama 49 tahun sebelum beralih ke demokrasi pada 2011. Negara ini memiliki sejarah panjang publikasi bawah tanah yang berusaha menghindari penindasan junta.

Media independen berada di bawah ancaman, 64 jurnalis ditangkap sejak kudeta dan 33 masih ditahan, menurut kelompok pemantau Reporting ASEAN. Junta juga mencabut izin lima media.