Suara.com - Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Uni Eropa memutuskan untuk menghentikan sementara penggunaan vaksin Johnson & Johnson akibat laporan kasus pembekuan darah langka di AS.
Menyadur BBC, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS mengatakan sebanyak enam kasus pembekuan darah terdeteksi dalam lebih dari 6,8 juta dosis vaksin.
Kasus ini serupa dengan yang terjadi pada vaksin AstraZeneca yang akhirnya diputuskan untuk dibatasi pemakaiannya.
Dalam pernyataannya, FDA mengungkapkan pihaknya merekomendasikan penundaan sementara karena mereka perlu “sangat berhati-hati”.
Telah dikonfirmasi sebelumnya bahwa satu pasien meninggal akibat komplikasi pembekuan darah, sementara satu lagi dalam kondisi kritis.
Keenam kasus ini terjadi pada wanita berusia 18-48 tahun, dengan gejala yang muncul enam hingga 13 hari setelah vaksinasi.
Atas saran tersebut, semua situs federal di AS telah berhenti menggunakan vaksin Johnson & Johnson sampai penyelidikan lebih lanjut tentang keamanannya selesai.
Sejauh ini, AS dilaporkan memiliki kasus COVID-19 tertinggi di dunia dengan lebih dari 31 juta kasus serta lebih dari 562.000 kematian.
Adapun sebelumnya, Johnson & Johnson (J&J) merupakan perusahaan perawatan kesehatan AS dengan vaksinnya yang dikembangkan di Belgia, yang dikenal dengan nama Janssen.
Baca Juga: MUI Keluarkan Fatwa Vaksin Tak Batalkan Puasa, Ini Tanggapan Kemenkes
Tidak seperti vaksin lainnya, vaksin J&J hanya memberikan satu kali suntikan dan dapat disimpan pada suhu lemari es normal. Ini membuatnya lebih mudah untuk didistribusikan di daerah dengan iklim yang lebih panas maupun daerah yang terpencil.
Vaksin J&J sendiri telah diizinkan untuk digunakan di AS sejak 27 Februari. Hampir tujuh juta orang di AS dilaporkan telah divaksinasi.
Selain AS, Afika Selatan, yang merupakan negara pertama yang memberikan vaksin, juga menghentikan penggunaannya. Meskipun tidak ada kasus pembekuan darah yang dilaporkan di negara tersebut.
Vaksin J&J menjadi populer di Afrika Selatan karena vaksin tersebut memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap varian virus di Afrika Selatan dibandingkan vaksin lainnya. Sejak pertengahan Februari, hampir 300.000 petugas kesehatan dilaporkan sudah menerima vaksin.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tengah memantau situasi dan menunggu laporan lebih lanjut dari regulator AS dan Eropa.
Peluncuran vaksin Uni Eropa sebelumnya dikritik oleh WHO karena dianggap terlalu lamban. Adanya laporan penundaan ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan lebih lanjut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan