Suara.com - Eks menteri kesehatan (menkes) Siti Fadilah Supari sudah jalani vaksinasi Covid Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada Kamis (15/4/2021). Siti menjalani rangkaian vaksinasi pagi tadi dan disambut langsung mantan Menkes era Jokowi, Terawan Agus Putranto.
Pernyataan itu disampaikan langsung Kepala RSPAD Gatot Soebroto Albertus Budi Sulistya saat dihubungi, Kamis (15/4) siang. Budi mengatakan, Siti datang ke RSPAD sekira pukul 09.30 WIB. Ia datang untuk diambil sampel darahnya.
"Ada beliau (Siti Fadilah) ada, hadir. Jam 09.30 WIB," kata Budi.
Budi mengatakan, proses vaksinasi atau pengambilan sampel setiap harinya masih berlangsung. Menurutnya, dalam sehari ada 30 orang yang diambil sampel guna kepentingan vaksinasi Nusantara.
"Intinya bahwa penelitian itu sama dengan penelitian mahasiswa S3 atau penelitian eksperimental yang lain, itu kan bisa aja dilaksanakan asal ada etical clereance, atau izin etik," tuturnya.
Adapun berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi sejak pukul 10.00 WIB belum ada tanda-tanda kedatangan para tokoh atau anggota DPR RI yang kembali ikuti rangkaian vaksinasi Vaksin Nusantara di RSPAD, Jakarta Pusat. Awak media hanya bisa menunggu dari seberang jalan gedung Cellure Center RSPAD.
Vaksin Nusantara
Sebelumnya, RSPAD Gatot Soebroto menggelar uji klinis fase II Vaksin Nusantara, Rabu (14/4/2021) hari ini. Terkait vaksinasi itu, eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan sejumlah anggota DPR RI bersedia menjadi relawan untuk menyumbangkan darahnya .
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, anggota DPR yang akan menjalani suntik vaksin Nusantara di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu, Anggota Komisi IX Saleh Daulay dan Melki Leka Lena.
Baca Juga: Hari Ini, Eks Menkes Siti Fadilah Ikut Vaksinasi Vaksin Nusantara di RSPAD
"Proses tadi adalah proses awal dari vaksinasi yang menggunakan jenis vaksin nusantara, jangan dianggap tadi bukan vaksin, ambil darah itu bagian dari prosesnya, kamis depan baru disuntikan kembali ke masing-masing orsng sesuai pengambilan darah tadi," ungkap Melki di RSPAD, Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Melki mengklaim, uji klinis fase II ini sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak masalah dilakukan.
Sementara, BPOM dalam rapat bersama DPR pekan lalu menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional