Suara.com - Polri baru saja meluncurkan sebuah aplikasi pengaduan bernama Propam Presisi. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat apabila ingin mengadukan terkait pelanggaran atau ketidakpuasan atas kinerja anggota atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Polri.
Namun, aplikasi tersebut justru menjadi sorotan lantaran dinilai tidak berkelas. Salah satu akun Twitter @F2aldi menilai aplikasi Propam Polri tidak menunjukkan sebuah aplikasi yang layak bagi sebuah institusi negara.
"Aplikasi baru rilis. Sekelas negara, tapi bentukan dan developingnya kayak gini. Mau buat Bukit Algoritma? La ini benerin dulu lah. *Semoga enggak keciduk*," kicau @F2aldi seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/4/2021).
Aplikasi Propam Presisi diluncurkan pertama kali pada 13 April 2021 kemarin. Berdasarkan pantauan Suara.com, lebih dari seribu pengguna telah mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store.
Aplikasi tersebut juga mendapat penilaian empat bintang. Beberapa pengunduh merespons positif peluncuran aplikasi pengaduan tersebut.
"Bagus, semoga dengan niatan baik ini maka Polri akan lebih hebat, kuat, dan dicintai rakyat," tulis Suharno.
"Aplikasi yang bagus. Tapi saya khawatir apa ada jaminan keamanan bagi si pelapor?" tulis Wak Genk.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil
-
Esra Erkomay: Deteksi Dini Harus Jadi Budaya Agar Kanker di Indonesia Bukan Lagi Vonis Mati
-
Pramono Sebut Parpol Bisa Beli Nama Halte, NasDem Langsung Incar Naming Rights Gondangdia
-
Nekat Foto di Jalur Maut Sitinjau Lauik, Rombongan Arteria Dahlan Bikin Polisi Kena Getahnya!
-
Operasi Imigrasi Sapu Bersih, 346 WNA Diciduk dalam 5 Hari