Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo, mengatakan Presiden Joko Widodo tak meminta masukan dari wantimpres terkait reshuffle karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Nggaklah. Pesiden kan sudah sangat mengetahui tentang tim-timnya dan tim-tim di politiknya," ujar Soekarwo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Tugas wantimpres, kata Soekarwo, salah satunya membuat pertimbangan apakah kebijakan Presiden sama dengan apa yang ada di lapangan.
"Kita justru ke kebawah, ngecek apakah public policy presiden yang di bawah itu sama dengan yang ini. Nah itu kita berikan masukan," ucap dia.
Ia mencontohkan pada satu pekan lalu pihaknya mengecek digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya kemarin kita satu minggu kita ngecek tentang di digital dan UMKM ternyata mereka yang tidak pakai digital ngedrop bahkan mati di UMKM dan yang offline dan online dijadikan satu itu stabil tapi yang full online itu growth 200 persen," tutur Soekarwo.
"Ini yang pakai online itu baru 13,4 persen dari yang kita punya di teknologi digital dari 338 juta, itu hanya kecil sekali yang digunakan jadi tidak produktif," Soekarwo menambahkan.
Ketika ditanya apakah Jokowi perlu membenahi kabinet, Soekarwo mengatakan wantimpres hanya memberi masukan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait kebijakan Jokowi.
"Nah tentang masalah seperti itu reshuffle itu sepenuhnya ke Presiden, karena tidak termasuk dalam termasuk dalam konsep public policy untuk kemudian implementasinya sampai di bawah seperti apa," katanya.
Baca Juga: Soal inisial M yang Bakal Direshuffle Jokowi, Ini Jawaban Moeldoko
Berita Terkait
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
Suara Live: Evaluasi Kinerja? Prabowo Copot 4 Pejabat, Sinyal Perubahan Besar di Kabinet Merah Putih
-
Jejak Politik Hendrar Prihadi: Disayang Jokowi, Didepak Prabowo, PDIP Resmi Jadi Oposisi Murni?
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Momen Perpisahan Dito Ariotedjo dengan Pegawai Kemenpora
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu