Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo, mengatakan Presiden Joko Widodo tak meminta masukan dari wantimpres terkait reshuffle karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"Nggaklah. Pesiden kan sudah sangat mengetahui tentang tim-timnya dan tim-tim di politiknya," ujar Soekarwo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Tugas wantimpres, kata Soekarwo, salah satunya membuat pertimbangan apakah kebijakan Presiden sama dengan apa yang ada di lapangan.
"Kita justru ke kebawah, ngecek apakah public policy presiden yang di bawah itu sama dengan yang ini. Nah itu kita berikan masukan," ucap dia.
Ia mencontohkan pada satu pekan lalu pihaknya mengecek digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya kemarin kita satu minggu kita ngecek tentang di digital dan UMKM ternyata mereka yang tidak pakai digital ngedrop bahkan mati di UMKM dan yang offline dan online dijadikan satu itu stabil tapi yang full online itu growth 200 persen," tutur Soekarwo.
"Ini yang pakai online itu baru 13,4 persen dari yang kita punya di teknologi digital dari 338 juta, itu hanya kecil sekali yang digunakan jadi tidak produktif," Soekarwo menambahkan.
Ketika ditanya apakah Jokowi perlu membenahi kabinet, Soekarwo mengatakan wantimpres hanya memberi masukan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan terkait kebijakan Jokowi.
"Nah tentang masalah seperti itu reshuffle itu sepenuhnya ke Presiden, karena tidak termasuk dalam termasuk dalam konsep public policy untuk kemudian implementasinya sampai di bawah seperti apa," katanya.
Baca Juga: Soal inisial M yang Bakal Direshuffle Jokowi, Ini Jawaban Moeldoko
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Beri Peringatan Keras: Menteri 'Nakal' Tiga Kali, Akan Di-Reshuffle
-
20 Oktober Jadi Ujian Prabowo, Akankah Lepas Bayang Jokowi dan Rombak Kabinet?
-
Presiden Empat Kali Reshuffle dalam Setahun, Pengamat: Kabinet Prabowo Kian Gemuk dan Tidak Efisien
-
Prabowo Lantik Gubernur Papua hingga Jajaran Pimpinan LPS dan BP BUMN
-
Siapa Dirgayuza Setiawan? Otak Komunikasi Prabowo yang Resmi Jadi Asisten Khusus Presiden
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah
-
Polda Undang Keluarga hingga KontraS Jumat Ini, 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Reno dan Farhan?
-
Saya Tanggung Jawab! Prabowo Ambil Alih Utang Whoosh, Sindir Jokowi?