Suara.com - Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik D Sirait, menelaah beragam analisa politikus Partai Gerindra Fadli Zon soal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang disusupi Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kalau ditarik garis merahnya, Hendrik justru melihat Fadli sebagai pendukung setia Orde Baru.
Mulanya, Hendrik melihat Fadli menuliskan soal Kemendikbud yang disusupi PKI melalui akun media sosialnya pada April 2020.
Tidak hanya itu, Fadli juga menuding Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid yang membela sejarah versi PKI.
Menurut ilustrasi Fadli, Hilmar ingin membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para jenderal TNI pada 1965 silam dan menyalahkan Orde Baru dan TNI dalam peristiwa 1965.
Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menyoroti hilangnya tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I terbitan Kemdikbud.
Hilmar pun mengklarifikasinya kesalahan pada berkas Kemdikbud itu.
"Dari berbagai pernyataannya itu terlihat dengan gamblang tentang posisi politik Fadli Zon di ranah publik. Pernyataannya itu secara jelas mengindikasikan bahwa ia pendukung setia rezim Orde Baru," kata Hendrik dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Sabtu (24/4/2024).
Dari berbagai pernyataannya itu terlihat dengan gamblang tentang posisi politik FZ di ranah publik. Pernyataannya itu secara jelas mengindikasikan bahwa ia pendukung setia rezim Orde Baru.
Baca Juga: Ketua BKSAP Minta KTT ASEAN Jadi Momentum Reformasi Internal
Menurut Hendrik, sekalipun Fadli tidak pernah bersikap kritis terhadap rezim Orde Baru. Itu juga memperlihatkan kalau anasir-anasir Orde Baru masih eksis hingga saat ini.
"Dengan demikian, menjadi jelas pula bahwa posisi politik Fadli Zon bersama para pendukungnya berlawanan secara diametral terhadap amanah gerakan reformasi 1998," tuturnya.
Hendrik juga melihat kalau wacana 'Kemendikbud kesusupan PKI' yang digaungkan Fadli Zon beserta kelompok pendukungnya itu, memang bermaksud menancapkan pengaruhnya di Kemendikbud untuk mengembalikan 'sejarah' sebagaimana yang dikarang rezim Orde Baru.
"Manuver Fadli Zon cs yang jelas-jelas anti-reformasi itu harus disikapi secara kritis. Ini merupakan catatan bagi semua anak bangsa bahwa anasir-anasir Orde Baru ternyata belum punah. Oleh karena itu, sikap waspada terhadap setiap gerakan pro Orde Baru dalam berbagai manfestasinya tetap diperlukan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pendiri NU Raib dari Kamus Sejarah, Nadiem: Itu Sebelum Saya jadi Menteri
-
Fadli Zon Kritik RI Negara Maritim Masih Impor Garam: Hebatnya di Mana?
-
Soroti Kontroversi Kemendikbud, Mardani Ali Sera: Pemerintah Nggak Jelas
-
Nama Kiai Hasyim Asy'ari Hilang, Ini Reaksi Keras Tebuireng ke Kemendikbud
-
Kemendikbud Akui Salah Soal Hilangnya Nama Pendiri NU dalam Kamus Sejarah
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres
-
Blusukan ke RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Soroti 95 Persen Pasien BPJS dan Janjikan Renovasi IGD
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Dasco - Sjafrie Sjamsoeddin Sempat Bicara 4 Mata di Ruang Tertutup, Ini yang Dibahas
-
KPK Telusuri Dana Korupsi Haji ke PBNU, Mahfud MD: Segera Tetapkan Tersangkanya Siapa Saja