Suara.com - Thailand menangguhkan penerbitan dokumen perjalanan dari India karena khawatir membawa virus Covid-19 dan menututup banyak tempat umum di Bangkok pada Senin (26/4).
Menyadur Channel News Asia, Senin (26/4/2021) Kedutaan Thailand di New Delhi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sertifikat masuk untuk warga negara non-Thailand yang bepergian dari India akan ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Otoritas Penerbangan Sipil Thailand (CAAT) membantah laporan bahwa pesawat pribadi yang membawa orang-orang kaya dari India terbang ke Thailand.
"Kami mengonfirmasi bahwa tidak ada penerbangan sewaan dari jutawan India yang meminta izin dari CAAT untuk datang ke Thailand," kata CAAT dalam sebuah pernyataan.
Akan ada empat penerbangan repatriasi dari India ke Thailand pada Mei, kata CAAT.
Thailand melaporkan 2.048 kasus Covid-19 baru pada hari Senin, menjadikan total infeksi menjadi 57.508 dan 148 kematian terkait virus tersebut.
Dari kasus yang dilaporkan pada hari Senin, 901 kasus berada di Bangkok, yang menjadi pusat penyebaran.
Taman, gym, bioskop, dan pusat penitipan anak di Bangkok diperintahkan untuk ditutup mulai Senin (26/4) hingga 9 Mei.
Denda 20.000 baht (Rp 9,1 juta) akan dijatuhkan pada warga yang tidak mengenakan masker di depan umum. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk mengekang wabah tersebut.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Bandar Lampung Tertibkan Kerumunan di Bank
India pada hari Senin mencetak rekor global kasus Covid-19 untuk hari kelima berturut-turut dengan 352.991 infeksi baru.
Hingga saat ini, kasus Covid-19 di negara tersebut sudah melampaui 17 juta. Banyak rumah sakit yang mengalami kehabisan oksigen, tempat tidur, dan obat antivirus.
Sejumlah negara asing berjanji untuk segera mengirim pasokan untuk membantu India menghadapi gelombang kedua Covid-19 yang sangat ganas.
Amerika Serikat pada hari Minggu mengatakan akan mengirimkan obat, alat tes Covid-19 diagnostik cepat, ventilator dan peralatan pelindung pribadi dan akan berusaha untuk menyediakan pasokan oksigen.
Sedangkan Jerman, melalui Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengungkapkan akan mengirim oksigen dan bantuan medis ke India dalam beberapa hari mendatang.
"Gelombang kedua saat ini sedang menggulung India dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang benar bahwa kami bertindak cepat untuk menghentikan masuknya mutasi baru di Jerman," kata Maas kepada surat kabar Rheinische Post.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN