Suara.com - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha didenda pada Senin (26/4) karena tidak mengenakan masker di depan umum saat menghadiri pertemuan di Gedung Pemerintah.
Menyadur Channel News Asia, Selasa (27/4/2021) dalam sebuah postingan di Facebook, Prayut menjelaskan sedang melaksanakan pertemuan untuk membahas penangan Covid-19.
Dalam postingan tersebut terlihat foto PM Prayut duduk di meja bersama beberapa penasihat. Semuanya memakai masker kecuali perdana menteri.
Mengenakan masker wajib dilakukan di ruang publik di 49 provinsi dan ibu kota Thailand.
Gubernur Bangkok Aswin Kwanmuang juga mengingatkan warganya untuk memakai masker dengan benar, jika tidak akan didenda hingga 20.000 baht (Rp 9 juta).
Menyusul kritik yang meluas terhadap perdana menteri, Aswin memposting di halaman Facebook-nya bahwa Perdana Menteri Prayut telah didenda 6.000 baht (Rp 2,7 juta) karena gagal mematuhi aturan tersebut.
"Setelah pertemuan tersebut, perdana menteri meminta saya sebagai gubernur Bangkok untuk menyelidiki apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran. Saya beri tahu dia bahwa tindakannya melanggar pengumuman Administrasi Metropolitan Bangkok yang memerintahkan orang-orang di Bangkok untuk memakai masker bedah atau masker kain kapan pun mereka meninggalkan kediamannya," kata Aswin.
"Kemudian, saya pergi ke Gedung Pemerintah dengan Kapolres Metropolitan dan inspektur dari kantor polisi Dusit," tambahnya.
Setelah dilakukan penyelidikan, Perdana Menteri setuju untuk dijatuhi didenda.
Baca Juga: Berkurang 98 Orang, RSD Wisma Atlet Kini Rawat 1.446 Pasien COVID-19
Insiden itu terjadi di tengah gelombang baru Covid-19 di Thailand yang telah menginfeksi lebih dari 28.000 orang dan menewaskan 54 orang sejak awal April.
Di zona berisiko tinggi seperti Bangkok, berbagai tindakan telah diterapkan, termasuk larangan beberapa kegiatan dan penutupan beberapa tempat untuk membatasi pergerakan dan mengurangi risiko infeksi.
Pub, bar, dan panti pijat akan ditutup sementara setidaknya selama 14 hari. Sekolah dan universitas juga ditutup.
Pada hari Senin, Prayut mengatakan dalam postingan Facebooknya bahwa Thailand akan memberikan setidaknya 300.000 dosis vaksin per hari.
Pemerintah juga berjanji akan berusaha mengamankan lebih banyak persediaan vaksin Covid-19 dengan tujuan mendapatkan 10 juta hingga 15 juta dosis per bulan.
Menurut Departemen Pengendalian Penyakit, Thailand melaporkan 2.048 kasus baru Covid-19 pada hari Senin, sehingga jumlah total infeksi menjadi 57.508.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi