Suara.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi(Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengeluhkan jumlah pengawas protokol Covid-19 di perkantoran yang terlalu sedikit. Imbasnya, belakangan ini kasus Covid-19 di klaster perkantoran melonjak.
Menurut Andri, pengawas sangat diperlukan untuk memantau penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di perkantoran. Namun karena kondisi sekarang jumlahnya sedikit, maka pihaknya kesulitan mengawasi perkantoran.
"Jujur saja, memang pengawasan yang kita lakukan kalau dilihat dari jumlah pengawas dan jumlah perusahaan yang diawasi sangat jauh, sangat jauh sekali perbandingannya," ujar Andri saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).
Ia menyebut pihaknya hanya memiliki 15 tim untuk mengawasi perkantoran di ibu kota. Kinerja mereka adalah setiap harinya mengevaluasi data wajib lapor penerapan protokol kesehatan di seluruh perkantoran.
Jumlah ini berbanding jauh dibandingkan kuantitas perkantoran di ibu kota yang disebut Andri berjumlah sekitar 43 ribu.
"Bukan hanya petugas pengawas, tetapi kita juga didampingi rekan-rekan dari staf yang lain pun kita libatkan. Tetapi itu masih kurang maksimal," jelasnya.
Apalagi saat ini masalah yang ditangani pihaknya bukan hanya soal prokes saja. Saat ini sebagian tim tengah melakukan pelayanan terhadap pengaduan pegawai terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saat ini kan pengaduan-pengaduan masyarakat juga sangat tinggi, terkait masalah PHK, apalagi dekat-dekat hari raya pasti banyak juga pengaduan terhadap THR. Ini juga tidak bisa kita abaikan," katanya.
Karena itu, ia meminta meski tak ada pengawasan, pengelola perkantoran harus menyadari pentingnya prokes demi mencegah penularan Covid-19.
Baca Juga: Destinasi Wisata di Kayong Utara Tetap Buka hingga Libur Lebaran
"Karena kalau kita mengandalkan petugas, sangat tidak mungkin kita melaksanakan pemutusan mata rantai Covid-19 secara efektif dan optimal," pungkasnya.
Sebelumnya, kasus Covid-19 di klaster perkantoran Jakarta menunjukan lonjakan dalam satu pekan. Bahkan hal ini terjadi juga pada kantor yang sudah menjalani program vaksinasi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dikatakan ada lonjakan ratusan orang positif Covid-19 hanya dalam satu pekan. Masyarakat pun diminta waspada karena hal ini.
Awalnya pada periode 5-11 April 2021, dikatakan ada 157 orang yang positif Covid-19. Pasien tersebar dari 78 perkantoran di ibu kota.
Namun dalam sepekan jumlah pasien bertambah jadi 425 orang pada periode 5-11 April 2021 di 177 kantor. Artinya ada penambahan 268 pasien dalam sepekan selanjutnya.
"Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 naik dalam seminggu terakhir," tulis akun resmi instagram Pemprov DKI, @pemprovDKI, dikutip Senin (26/4/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026