Suara.com - Belakangan terungkap kepada publik praktik skandal mafia karantina kesehatan sejak kasus kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari India. Oknum itu meloloskan WNI yang seharusnya menjalani isolasi selama 14 hari.
Pelaku berinisial S dan RW mencatut nama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI untuk memuluskan aksinya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap kejadian serupa tak terulang lagi. Apalagi jika anak buahnya di jajaran Pemprov DKI terlibat, ia meminta kepolisian menindak tegas.
"Ya nanti siapapun yang melanggar, apalagi ditemukan memalsukan, tentu ada sanksi ya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Riza menyebut tindakan meloloskan orang dari daerah yang dianggap tengah dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 sangat berbahaya. Apalagi India sedang menjadi sorotan karena kasus hariannya mencapai 300 ribu.
"Sudah ada aturan dan ketentuan undang-undang bagi siapa saja yang mengambil manfaat, bagi keuntungan pribadi, kelompok, golongan. Bila tidak sesuai dengan aturan, tentu akan diberikan sanksi," jelasnya.
Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Aparat juga harus melakukan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut agar hal serupa tak terulang lagi.
"Biarlah aparat hukum yang akan melakukan pemeriksaan, menyelesaikan penyelidikan, dan nanti akan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar," pungkasnya.
Baca Juga: Selain India, Filipina Juga Berisiko Alami Lonjakan Kasus Virus Corona!
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan