Suara.com - Belakangan terungkap kepada publik praktik skandal mafia karantina kesehatan sejak kasus kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari India. Oknum itu meloloskan WNI yang seharusnya menjalani isolasi selama 14 hari.
Pelaku berinisial S dan RW mencatut nama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI untuk memuluskan aksinya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap kejadian serupa tak terulang lagi. Apalagi jika anak buahnya di jajaran Pemprov DKI terlibat, ia meminta kepolisian menindak tegas.
"Ya nanti siapapun yang melanggar, apalagi ditemukan memalsukan, tentu ada sanksi ya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Riza menyebut tindakan meloloskan orang dari daerah yang dianggap tengah dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 sangat berbahaya. Apalagi India sedang menjadi sorotan karena kasus hariannya mencapai 300 ribu.
"Sudah ada aturan dan ketentuan undang-undang bagi siapa saja yang mengambil manfaat, bagi keuntungan pribadi, kelompok, golongan. Bila tidak sesuai dengan aturan, tentu akan diberikan sanksi," jelasnya.
Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Aparat juga harus melakukan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut agar hal serupa tak terulang lagi.
"Biarlah aparat hukum yang akan melakukan pemeriksaan, menyelesaikan penyelidikan, dan nanti akan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar," pungkasnya.
Baca Juga: Selain India, Filipina Juga Berisiko Alami Lonjakan Kasus Virus Corona!
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi