Suara.com - DPRD Jakarta menyebut anggaran untuk pemasangan jaringan internet atau JakWiFi di ribuan titik di Jakarta kemahalan. Legislator Kebon Sirih itu berencana memprotes Gubernur Anies Baswedan.
Diketahui ada 1.183 titik RW kumuh hingga RPTRA yang dipasangi WiFi. Dananya menggunakan pos Biaya Tak Terduga (BTT) yang sudah ditambah di tengah pandemi Covid-19.
WiFi gratis untuk warga ini bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan PT Bali Towerindo Sentra dalam pemasangan dan operasionalnya sejak November 2020 lalu.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan setelah pihaknya menelisik lebih jauh, ternyata dana yang dikucurkan dinilai terlalu mahal.
"Biaya JakWIFI Rp 6 juta per bulan tiap titik. Itu kemahalan," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
Pemprov DKI, kata Mujiyono, beralasan anggaran mahal karena WiFi yang dipasang berkualitas bagus. Sebab, kecepatan WiFi itu disebut mencapai 50 Mbps dan jaringan yang stabil.
Kendati demikian, temuan pihaknya saat reses berbeda dengan apa yang disampaikan.
"Tapi, pas kita reses, teman-teman Komisi A pada bilang sinyalnya lemot, buffering terus," jelas Mujiyono.
Tak hanya itu, penggunaannya dinilai tak tepat sasaran karena banyak warga yang malah menggunakannya untuk hiburan semata. Seharusnya program ini dibuat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh untuk para siswa sekolah.
Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual Blessmiyanda di Balai Kota Lebih dari Satu
"Pemanfaatannya sama masyarakat kurang efektif. Ada yang digunakan untuk main game, ada yang nonton film karena kurangnya pengawsan," tuturnya.
Dengan demikian, maka pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan dan penganggaran JakWifi.
"Komisi A meminta dilakukan evaluasi komprehensif dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat