Suara.com - DPRD Jakarta menyebut anggaran untuk pemasangan jaringan internet atau JakWiFi di ribuan titik di Jakarta kemahalan. Legislator Kebon Sirih itu berencana memprotes Gubernur Anies Baswedan.
Diketahui ada 1.183 titik RW kumuh hingga RPTRA yang dipasangi WiFi. Dananya menggunakan pos Biaya Tak Terduga (BTT) yang sudah ditambah di tengah pandemi Covid-19.
WiFi gratis untuk warga ini bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) dan PT Bali Towerindo Sentra dalam pemasangan dan operasionalnya sejak November 2020 lalu.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan setelah pihaknya menelisik lebih jauh, ternyata dana yang dikucurkan dinilai terlalu mahal.
"Biaya JakWIFI Rp 6 juta per bulan tiap titik. Itu kemahalan," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
Pemprov DKI, kata Mujiyono, beralasan anggaran mahal karena WiFi yang dipasang berkualitas bagus. Sebab, kecepatan WiFi itu disebut mencapai 50 Mbps dan jaringan yang stabil.
Kendati demikian, temuan pihaknya saat reses berbeda dengan apa yang disampaikan.
"Tapi, pas kita reses, teman-teman Komisi A pada bilang sinyalnya lemot, buffering terus," jelas Mujiyono.
Tak hanya itu, penggunaannya dinilai tak tepat sasaran karena banyak warga yang malah menggunakannya untuk hiburan semata. Seharusnya program ini dibuat untuk mendukung pembelajaran jarak jauh untuk para siswa sekolah.
Baca Juga: Korban Pelecehan Seksual Blessmiyanda di Balai Kota Lebih dari Satu
"Pemanfaatannya sama masyarakat kurang efektif. Ada yang digunakan untuk main game, ada yang nonton film karena kurangnya pengawsan," tuturnya.
Dengan demikian, maka pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan dan penganggaran JakWifi.
"Komisi A meminta dilakukan evaluasi komprehensif dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut