Suara.com - Pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik hari raya Idul Fitri 2021. Meski begitu, masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya larangan tersebut.
Seperti yang terlihat pada hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia. Sebanyak 28 persen responden tidak setuju dengan keputusan pemerintah tersebut.
"Ada masyarakat Indonesia yang maju tak gentar, mudik apapun alasannya 28 persen yang kebetulan tidak setuju dengan larangan pemerintah kepada publik untuk melakukan mudik," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi saat memaparkan secara daring, Selasa (4/5/2021).
Alasan yang paling banyak dipilih oleh responden penolak larangan mudik adalah karena berkunjung ke rumah keluarga (18,4 persen), rindu keluarga (12,2 persen), menggunakan protokol kesehatan (9,2 persen), acara tahunan (7,2 persen), Covid-19 sudah berakhir (6,9 persen), kasihan melihat ada yang tidak kumpul dengan keluarga (6,7 persen) dan alasan lainnya.
Menurut Burhanuddin, temuan survei itu sejatinya bisa menjadi catatan bagi pemerintah dalam setiap membuat kebijakan. Sebab, meskipun ada aturan tertulis, masyarakat akan tetap nekat untuk pulang ke kampung halaman.
"Karena potensinya besar ada 28 persen yang tidak setuju pelarangan mudik oleh pemerintah yang setuju tidak mencapai 50 persen," ujarnya.
Survei di atas dilakukan dengan melibatkan sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan 13 hingga 17 April 2021.
Adapun survei dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Toleransi kesalahan pada survei kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pemerintah daerah untuk melarang warganya untuk mudik, termasuk mudik lokal antar kota dalam provinsi.
Baca Juga: H-2 Larangan Mudik, Ribuan Penumpang Berangkat dari Terminal Poris Plawad
Doni menjelaskan, mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain pada momen Hari Raya Idul Fitri atau lebaran akan sangat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.
"Mudik lokal pun kita harapkan tetap dilarang, jangan dibiarkan terjadi mudik lokal, kalau terjadi mudik lokal artinya ada silaturahmi, ada salam-salaman, ada cipika-cipiki, artinya bisa terjadi proses penularan satu sama lain," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satgas Covid-19, Minggu (2/5/2021).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menyebut meski sudah dilarang saja, diperkirakan masih ada masih ada 7 persen atau sekitar 18,9 juta orang masih nekat mudik.
Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sosialisasi aturan larangan mudik sehingga masyarakat paham.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis