Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencoba untuk menemukan pandangan publik terkait program penting yang mesti dipenuhi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Hasilnya, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi pilihan mayoritas responden untuk mengatasi masalah pasca diterjang pandemi.
Sebanyak 1.200 responden diberikan pertanyaan "Dalam melakukan realokasi anggaran belanja pemerintah, menurut Ibu/Bapak program apa yang paling penting untuk mengatasi dampak virus corona/Covid-19?". Hasilnya, terdapat 28 persen responden yang menilai pemerintah harus membuat program penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga yang kehilangan pekerjaan.
Kemudian, sebanyak 25,8 persen responden menilai pemerintah mesti membuat program bantuan bahan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil.
"Sekarang paling banyak adalah lapangan pekerjaan, meskipun yang meminta sembako dan uang tunai tidak kecil, tapi yang paling banyak secara absolut adalah lapangan kerja," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Selasa (4/5/2021).
Sementara itu, 24,7 persen responden memilih program bantuan pelaku usaha unit mikro kecil menengah (UMKM). Lebih lanjut, sebanyak 8,7 persen responden memilih program kesehatan seperti perlindungan tenaga kesehatan, beli alat-alat kesehatan, dan lain-lain.
Sedangkan 0,4 persen responden meminta pemerintah membuat program berupa bantuan untuk perusahaan seperti keringanan pajak, pemberian kredit, dan lainnya. Sisanya ada 1,4 responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
"Di sini ada sedikit perubahan terutama kalau kita bandingkan dengan awal-awal pandemi saat itu yang paling banyak dibutuhkan adalah sembako, saat itu, ya," tuturnya.
Survei di atas dilakukan dengan melibatkan sampel 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan 13 hingga 17 April 2021.
Baca Juga: Setelah Kapten Kapal, Empat ABK India Positif Covid-19 di Dumai
Adapun survei dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Toleransi kesalahan pada survei kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Setelah Kapten Kapal, Empat ABK India Positif Covid-19 di Dumai
-
Edy Rahmayadi Pastikan Nakes RS Martha Friska Akan Tetap Bekerja
-
Gojek Inisiatif Fasilitasi Vaksinasi Covid-19, Driver Beri Apresiasi
-
Gelar BBQ di Tengah Pandemi, Lionel Messi Berurusan dengan Polisi
-
Kangen Berat Bikin Sebagian Penduduk Tolak Larangan Mudik Lebaran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!
-
Ortu Korban Daycare Little Aresha akan Kirim Petisi ke UGM, Desak Sanksi Dosen yang Diduga Terlibat
-
Mahfud MD: Komisi Reformasi Fokus Benahi Sistem Karier Polri, Bukan Usul Nama Ganti Kapolri
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat