Mahfud MD: Komisi Reformasi Fokus Benahi Sistem Karier Polri, Bukan Usul Nama Ganti Kapolri

Suara.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, menegaskan pihaknya tidak memberikan rekomendasi terkait sosok pengganti Kapolri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebab urusan pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden dan bukan ranah kerja tim reformasi.

Hal itu ia ungkap dalam siniar bertajuk "Prabowo: Tak Cukup Hanya Reformasi Polri!" yang diunggah di kanal Youtube Mahfud MD Official.

Dalam siniar itu, Mahfud mengungkap Komisi Percepatan Reformasi Polri lebih fokus pada pembenahan sistem jenjang karier daripada menunjuk personal.

"Kita kan membuat penyempurnaan mekanisme, aturan dan sebagainya. Kita tidak menyangkut orang. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kita kan kapan tuh Kapolri diganti? Kenapa sampai sekian tahun? Nah, itu bukan urusan tim reformasi,” ujar Mahfud dikutip, Rabu (6/5/2026).

Alih-alih menyodorkan nama, Mahfud justru menyoroti pentingnya pemberlakuan sistem karier yang ketat guna memastikan setiap perwira melewati tahapan penugasan yang lengkap.

Hal ini menurutnya tertuang dalam laporan rekomendasi setebal ribuan halaman yang telah diserahkan kepada pemerintah.

"Untuk sampai ke Kapolri itu misalnya mulai dari awal, lalu di polsek dulu terus ke Polres berapa Polres dia lewati lalu ke Polda berapa Polda dia lewati lalu ke eselon satu dan seterusnya sampai akhirnya dia boleh menjadi Kapolri kira-kira sesudah pensiun menjelang 2 tahun atau 3 tahun," paparnya.

Mantan Menko Polhukam tersebut menilai, dengan aturan main yang jelas, persaingan di internal kepolisian akan berlangsung secara sehat tanpa perlu adanya praktik promosi yang dipaksakan atau "karbitan".

Baca Juga: Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

"Nggak perlu ada katrol-katrolan. Biar aja berlomba. Berlomba sampai nanti siapa yang sampai di sini di umur sekian dari sekian orang yang sudah bintang tiga ini nanti dipilih satu oleh presiden untuk dipilihkan ke DPR," tambahnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa tujuan utama dari rekomendasi tersebut adalah menjaga integritas organisasi.

"Karier path itu sebenarnya kan agar orang tidak melompat-lompat ya. Ya, itu yang kemudian dijawab dengan rekomendasi tentang memberlakukan career path, Itu saja kita gak membatasi," ungkapnya.

Meskipun Presiden Prabowo dilaporkan telah memberikan instruksi agar rekomendasi jenjang karier tersebut diikuti, Mahfud menyadari bahwa hukum tetap memberikan ruang bagi jalur khusus dalam kondisi luar biasa.

"Menjadi kecuali sangat luar biasa gitu. Pasti ada jalur-jalur ya taruhlah jalur caesar yang bisa dilakukan oleh Presiden," pungkas Mahfud.

Reporter: Tsabita Aulia