Suara.com - Kepanikan terjadi setelah delegasi dari India menyatakan bahwa positif Covid-19 saat menghadiri KTT G7 dan sedang melakukan isolasi di Inggris pada Rabu (5/5/2021).
Menyadur Channel News Asia, Kamis (6/5/2021) Inggris menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri selama tiga hari para anggota G7 mulai Rabu (5/5).
India, yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19 terparah di dunia, menghadiri G7 sebagai tamu dan akan mengikuti pertemuan pada Selasa malam dan Rabu.
"Diberitahu kemarin malam tentang kemungkinan kasus positif Covid-19," kata Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di Twitter.
"Sebagai tindakan untuk sangat berhati-hati dan juga untuk mempertimbangkan orang lain, saya memutuskan untuk melakukan pertemuan saya dalam mode virtual. Itu juga akan terjadi pada Pertemuan G7 hari ini." sambungnya.
Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pendahuluan dari KTT G7 yang akan berlangsung di sebuah resor pedesaan Inggris pada bulan Juni. Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya akan hadir pada acara tersebut.
Seorang pejabat Inggris mengkonfirmasi dua anggota delegasi India dinyatakan positif dan sedang menjalani isolasi. Aturan di Inggris mengharuskan pelancong melakukan isolasi selama 10 hari.
Delegasi India belum menghadiri tempat pertemuan puncak utama di Lancaster House, sehingga pertemuan yang dijadwalkan pada hari Rabu berjalan sesuai rencana.
Ditanya apakah kasus positif tersebut adalah kesalahan untuk mengadakan KTT secara langsung, Perdana Menteri Boris Johnson berkata: "Saya pikir sangat penting untuk mencoba melanjutkan bisnis sebanyak yang Anda bisa sebagai pemerintah."
Baca Juga: Kurang Dari 24 Jam, Hampir 4 Ribu Orang India Meninggal Dunia Akibat Corona
Johnson mengatakan dia akan berbicara dengan Jaishankar pada hari Rabu (5/5) via aplikasi Zoom.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan peraturan telah diterapkan dengan cermat dan telah bekerja secara efektif agar KTT pada bulan Juni tetap berjalan.
"Kami tahu sistem ini berfungsi, kami akan merencanakan lebih banyak lagi, dan bahkan lebih hati-hati," katanya kepada wartawan.
Sebelumnya, Menlu Inggris terlihat menyapa dan meninju anggota G7 lainnya saat mereka tiba di tempat tersebut.
"Kami sangat menyesalkan Jaishankar tidak dapat menghadiri pertemuan hari ini secara langsung," kata seorang diplomat senior Inggris.
"Inilah mengapa kami menerapkan protokol COVID yang ketat dan pengujian harian." sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional