Suara.com - Tentu masih segar dalam ingatan kita, dengan Sunda Empire, kali ini muncul versi lainnya, Kekaisaran Sunda Nusantara. Apa itu Sunda Nusantara? Apa kontroversi Kekaisaran Sunda Nusantara?
Perlu diketahui, Kekaisaran Sunda Nusantara mulai diketahui publik setelah mobil 'sang jendral' ditilang oleh aparat. Rusdi Karepesina, seorang yang mengaku jenderal di kekaisaran tersebut ditilang oleh polisi lantaran mengenakan plat nomor tidak sesuai aturan.
Bagaimana Kronologinya?
Penilangan dilakukan di area Jalan Tol Cawang pada pukul 11.00 hari ini (6 Mei 2021). Polisi jajaran Patroli Jalan Raya terpaksa menilang kendaraan tersebut karena menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan aturan.
Jika awamnya plat nomor berwarna hitam dengan tulisan putih, dan dengan kode tertentu, plat nomor milik jendral Kekaisaran Sunda Nusantara justru berwarna biru dengan tulisan putih dan kode yang tidak dikenali. Plat nomor yang digunakan tersebut memiliki nomor polisi SN 45 RSD, dan kode ini tidak terdaftar pada kode daerah manapun.
Setelah melakukan penilangan, petugas kemudian memeriksa surat-surat dari pengemudi, yang ternyata adalah Rusdi Karepesina.
Kontroversi Kekaisaran Sunda Nusantara
Rusdi Karepesina, yang berusia 55 tahun ini mengaku bahwa ia memiliki jabatan jenderal di kekaisaran Sunda Nusantara. Ia menunjukkan bukti berupa beberapa berkas identitas yang mirip dengan Sunda Empire.
Alih-alih bersikap kooperatif, dilaporkan juga bahwa pengendara mobil ini justru bersikeras surat yang dimilikinya asli dan ia tidak layak ditilang. Sialnya berkas terkait kendaraan dan surat izin mengemudi, ternyata juga sah menurutnya di bawah hukum kerajaan fiktif tersebut.
Baca Juga: Kekaisaran Sunda Fiktif Ciderai Nilai Luhur Orang Sunda
Padahal seharusnya, pemilik kendaraan bermotor harus memiliki surat atau dokumen yang sah, setidaknya berupa STNK asli, dan surat izin mengemudi yang masih aktif yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Sunda Nusantara Berbeda dengan Sunda Empire
Menurut Rusdi, Sunda Nusantara berbeda dengan Sunda Empire. Baginya, anggota Negara Kekaisaran Sunda Nusantara tidak pernah membuat heboh atau menggelar rapat seperti halnya anggota kerajaan fiktif Sunda Empire.
"Kalau kita (Negara Kekaisaran Sunda Nusantara) ke urusan Kekaisaran nggak terlalu. Kita ada kerjaan sana sini nyari duit untuk bini anak. Kita nggak heboh-heboh kaya Sunda Empire kita nggak kaya gitu. Nggak pernah ada rapat-rapat nggak pernah. Pada saat ada perintah pimpinan ayo ke sini. Cuman lewat surat menyurat saja," kata Rusdi Karepesina kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).
Rusdi Karepesina juga menyebut Negara Kekaisaran Sunda Nusantara dipimpin oleh seorang Kaisar bernama Alex Ahmad Hadi Ngala. Kaisar tersebut tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat.
Klaim Sunda Nusantara Diakui Mahkamah Internasional
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!