Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat. Ini menyusul setelah program Quick Wins disahkan Presiden Joko Widodo.
"Saya juga berencana melakukan kunjungan ke Papua dan Papua Barat segera setelah Rencana Aksi tersebut mendapatkan pengesahan dari Presiden," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menuturkan, rencana kedatangannya ke Papua dan Papua Barat sekaligus ingin memastikan percepatan pembangunan di bumi Cenderawasih dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan.
Sehingga kata dia, tidak salah persepsi bahwa pembangunan di Papua dan Papua Barat tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan.
"Supaya tidak salah persepsi. Sebab seakan-akan penanganaan di Papua itu lebih pendekatan keamanan. Padahal justru kita ingin pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan," ucap dia.
Kendati demikian kata Ma'ruf, pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari kelompok separatis atau kini dilabeli sebagai gerakan terorisme.
"Keamanan itu adalah untuk melindungi masyakarat dan juga jalannya pembangunan dari gangguan-gangguan perusuh atau gerakan separatis yang sekarang sudah diberi predikat atau dicap sebagai gerakan terorisme," tutur Ma'ruf.
"Ini penting untuk supaya tidak terjadi salah persepsi seakan-akan sudah berubah pendekatan," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua MUI itu menyebut rencana aksi atau program Quick Wins yang akan disahkan Jokowi dapat memberikan manfaat nyata dan segera rampung sebelum masa jabatan pemerintahan Jokowi dan dirinya berakhir.
Baca Juga: Menkopolhukam: yang Diburu Pemerintah Teroris, Bukan Organisasi Papua
"Di bidang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang juga menjadi tugas yang dibebankan kepada saya, rencana aksi atau program quick wins yang mampu memberikan manfaat nyata dan memperkuat rasa saling percaya serta persatuan nasional juga sudah harus tuntas terlaksana sebelum periode pemerintahan ini berakhir," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Dirut Supertone Ngaku Untung 'Dikit' dari Laptop Chromebook di Tengah Kasus Korupsi Rp 2,18 Triliun
-
KPK Periksa Anggota DPRD Pati, Dalami Komunikasi Terkait Isu Pemakzulan Sudewo
-
Soal Ambang Batas Parlemen, PKS Usul Jalan Tengah Stembus Accord Agar Suara Rakyat Tak Hilang
-
Pemkot Jakbar Tanggapi Soal Penolakan Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Kalideres
-
KPK Dalami Dugaan Pengkondisian Proyek di Pati oleh Tim 8 Sudewo
-
Fokus Lulusan SMK-SMA: Inilah Syarat Baru Pemerintah Agar TKI Bisa Kerja di Luar Negeri
-
HNW Kecam Keras Sahur On The Road di Jombang, Pakai Sound Horeg dan Penari Seksi?
-
Sudah 31 Kecelakaan dalam Sebulan, KAI Daop 1 Minta Warga Tak Ngabuburit di Jalur Kereta
-
6 Fakta Terkini Banjir Bali: Sanur Terparah hingga Status Siaga Gelombang 4 Meter
-
ICW Desak KPK Awasi Ketat SPPG Polri, Ada Potensi Uang Negara Hilang Hingga Rp2 Triliun?