Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau yang relatif meningkat beberapa waktu terakhir, harus segera ditekan agar kasus penularan di daerah tersebut tidak terus berlanjut.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Riau yang diadakan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.
"Mengenai penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau, saya menyampaikan bahwa kota dan kabupaten yang memiliki tingkat penyebaran kasus positif yang tinggi harus segera menekan agar kasus-kasus yang ada menjadi lebih sedikit," ujar Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Kamis (20/5/2021).
Jokowi menyebut potensi pandemi Covid-19 belum berakhir. Karena itu, manajemen penanganan pandemi harus dilakukan dengan baik.
Kata Jokowi, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi di masing-masing daerah ialah dengan meningkatkan konsolidasi berbagai perangkat daerah untuk menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.
PPKM tersebut dijalankan melalui unit terkecil dalam satu wilayah yang tanggap melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan masing-masing.
"Kita memiliki yang namanya Babinsa, Bhabinkamtibmas, ada lurah, RT, dan RW. Ini yang harus digerakkan. Begitu ada satu kasus positif di sebuah RW langsung isolasi di situ. Kalau berat, bawa ke rumah sakit," ucap dia.
Penerapan program PPKM mikro tersebut diketahui berhasil menekan kasus penyebaran di sejumlah daerah.
Namun, Jokowi mewanti-wanti untuk tidak lengah dan kehilangan kewaspadaan dalam kondisi tersebut serta saling bekerja sama untuk menangani pandemi yang juga melanda setidaknya 215 negara di dunia.
Baca Juga: Netizen ke Jokowi: Wawasan Kebangsaannya Nggak Lulus Nih
"Kenapa saya datang ke Riau ini? Karena ingin mengingatkan betapa kita perlu bekerja bersama-sama," ujar Jokowi.
Jokowi juga menyoroti jumlah kasus di Provinsi Riau yang meningkat dalam beberapa waktu belakangan.
Bulan Februari 2021 misalnya, kasus di Provinsi Riau diketahui sudah mengalami penurunan. Namun, jumlah kasus berangsur naik di bulan-bulan selanjutnya sehingga memerlukan perhatian khusus dari jajaran di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya perangkat daerah untuk selalu memantau parameter atau indikator pengendalian pandemi untuk daerah masing-masing.
Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah daerah dapat bersegera menyiapkan langkah taktis dan terukur dalam menekan penyebaran kasus di wilayah mereka.
"Saya datang ke daerah, tidak di Sumatera, saya tanya tidak tahu (angka parameter). Kalau angka-angka saja tidak tahu, bagaimana menyelesaikannya? Termasuk Pangdam dan Kapolda juga akan saya tanya, kondisi kasus aktif berapa? Semua bekerja bersama-sama," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Update Covid-19 Global: Kasus Baru Turun, Tapi Angka Kematian India Tinggi
-
Netizen ke Jokowi: Wawasan Kebangsaannya Nggak Lulus Nih
-
Tips Jaga Imunitas Agar Terhindar dari Penyakit Selama Pandemi Covid-19
-
Laporan Karyawan yang Dipungut Biaya Vaksin Gotong Royong, Padahal Gratis
-
Pasien Covid di Wisma Atlet Ramai Lagi usai Lebaran, Total 1.028 Orang
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
Terkini
-
Jukir Liar Jakarta Tak Cuma Dirazia: Bakal Dilatih Kerja atau Dipulangkan ke Kampung!
-
Pemprov Jabar Percepat Pembangunan TPPAS Legok Nangka, Solusi Jangka Panjang Kelola Sampah Regional
-
Siapa yang Bocorkan? Jukir Liar di RSCM Selalu Kabur Lebih Dulu Sebelum Razia Dishub
-
Punya Hubungan Keluarga dengan Raffi Ahmad, Fiki Satari Terpilih Jadi Dirut PAW TVRI
-
Mafirion Minta Natalius Pigai Fokus Selesaikan Kasus HAM Ketimbang Urus Polri
-
Tak Perlu S1! Panja RUU Polri Sepakati Syarat Masuk Polisi Tetap Minimal Lulusan SMA
-
Menaker Yassierli Bawa Mandat Presiden Prabowo, Indonesia Serahkan Ratifikasi Konvensi ILO 188
-
Soal Foto Uang Asing Viral, KPK Luruskan Informasi Penggeledahan di Rumah Eks Wamen Imipas
-
Pengamat: Masyarakat Sipil Belum Cukup Solid untuk Dorong Reformasi 98 Jilid 2
-
Maut di Jembatan Bitung: Tokoh Pramuka Banten Tewas Ditabrak Lari Truk, Polisi Buru Pelaku